Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat sejak 2011 hingga 2022 telah disalurkan senilai Rp1.305 triliun untuk 1.997.482 unit rumah realisasi program bantuan penyediaan perumahan. Pencapaian ini sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Pemerintah mulai mereformasi pola subsidi penyediaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Program FLPP terus dilanjutkan hingga tahun 2022, secara keseluruhan mulai tahun 2010 hingga 2022 telah disalurkan Rp100, 327 triliun untuk 1.169.579 unit rumah,” kata Herry TZ, beberapa waktu lalu.
Selama perjalanan RPJPN 2005-2025, kata dia, sektor pembiayaan perumahan telah melahirkan berbagai skema dan program yang ditujukan untuk memfasilitasi akses MBR kepada pembiayaan perumahan.
Selain program FLPP, pada RPJMN 2015-2019 dilaksanakan kembali Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebagai bagian dari KPR bersubsidi. Program ini telah menyalurkan sebesar Rp15,31 triliun untuk 805.506 unit.
Baca juga: Jokowi: LRT Jabodebek Cepat Sekali dan Tanpa Masinis
Di samping itu, juga diperkenalkan Program program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan capaian hingga 2022 sebesar Rp1,19 Trilliun untuk 30.356 unit.
“Kita juga mulai mendorong skema pembiayaan perumahan non konvensional untuk sisi supply, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sejalan dengan terbitnya Perpres 38 Tahun 2015,” kata Herry TZ.
Ia mengatakan, peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembiayaan perumahan sangat penting. Berbeda dengan sektor infrastruktur lainnya yang pelaku utamanya adalah pemerintah. Untuk itu, dalam rantai pasok penyediaan dan pembiayaan perumahan dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder yang disinergikan dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan.
Menurut Herry TZ, ekosistem perumahan diharapkan dapat semakin solid dalam mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan, antara lain dalam perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO).
“Selain itu, meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan TOD dan juga penerapan green financing dalam rangka merespons dampak perubahan iklim dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya green economy,” jelasnya
Baca artikel selanjutnya: