Konstruksi Media – Presiden Joko Widodo mengesahkan PT Danareksa (Persero) sebagai holding BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) “Dana Reksa”.
Nantinya, Danareksa akan membawahi perusahaan BUMN lintas sektor, yakni jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, serta jasa kontruksi dan konsultasi konstruksi.
- DPW PAKKI Provinsi DI Yogyakarta Gelar Muswil
- Lazuardi Nurdin Kembali Terpilih Sebagai Ketum PAKKI
- Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
Sesuai dalam pasal 2 ayat 1 beleid yang merupakan perubahan atas ketentuan pasal 2 dalam PP Nomor 25 Tahun 1976, Danareksa juga akan membawahi sektor manufaktur, media dan teknologi, serta transportasi dan logistik.
Tujuan pembentukan holding ini adalah untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, dan melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen.
Tujuan lainnya adalah untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam pasar 2 ayat 2, dijelaskan mengenai kegiatan usaha holding Danareksa ke depan adalah melakukan aktivitas holding, termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain; aktivitas kantor pusat; investasi langsung dan tidak langsung; dan aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; dan aktivitas pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lalu perusahaan juga akan melaksanakan aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas penunjang jasa keuangan lain; aktivitas penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; dan aktivitas lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Di pasal 2 ayat 3, dijelaskan bahwa selain kegiatan tersebut, Danareksa juga dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
PP ini diteken Jokowi pada 10 November 2021 lalu dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada hari yang sama. PP ini juga sudah mulai berlaku sejak diundangkan. ***