Konstruksi Media – Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikan) Nusantara telah dimulai, dan saat ini pemerintah tengah membangun rusun pekerja konstruksi yang ditargetkan rampung tahun depan. Namun untuk kawasan lainnya di IKN pemerintah berharap kuarta II tahun 2023 para investor baik internasional maupun dalam negeri dapat turut serta dalam pembangunan IKN.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Hari Puncak Creative Infrastructure Financing (Creatiff) Day 2022 beberapa waktu lalu. Dirinya menyebut jika pembangunan IKN tidak bisa hanya dibangun mengandalkan dana APBN.
“Jika semua pembangunan infrastruktur diharapkan berasal dari APBN, pasti kita akan terlambat. Untuk itu, melalui acara ini saya mengajak para investor untuk membangun IKN,” ungkap Basuki, Senin, (5/12/2022).
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan berfokus pada pengembangan KIPP yang memang untuk perkantoran.
Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan (land development).
Baca Juga : Serahkan Dokumen DIPA TA 2023 ke Menteri PUPR, Jokowi: Maksimalkan Produk Dalam Negeri
Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi KIPP seluas 6.671 hektar.
“Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan investor baru masuk,” jelas Basuki.
Dirinya menyebut banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN.
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.
Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023,” tuturnya.
Adapun terdapat sejumlah investor yang bersedia untuk membangun KIPP wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan IKN Nusantara.
Basuki mengatakan para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN, dengan sektor-sektor yang diminati seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.
Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Sebanyak 21 negara Uni Eropa seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia juga turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN Nusantara.
Baca Artikel Selanjutnya :