Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan menggunakan seluruh sumber daya sendiri atau 41% dengan dukungan serta kerjasama internasional.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam diskusi Sustainable Infrastructure Forum bersama dengan Indonesia Water Institute yang mengangkat tema “Komitmen Bersama untuk Pengurangan Emisi Karbon dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan”.
Dia menjelaskan dalam mewujudkan sasaran tersebut sektor konstruksi memainkan peranan penting karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas konstruksi cukup signifikan.
“Untuk itu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan konstruksi berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur hijau yang mensinergikan antara natural system dan engineered solution,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Plt Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (15/03/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, serta Staf Ahli Menteri Bidang PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali.
Jarot mengatakan, implementasi konstruksi berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan.
Menurutnya, sebagai langkah konkrit, diterbitkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Non Ordinary Portland Cement (Non-OPC) pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR. Sebab, penggunaan semen Non-OPC dapat berkontribusi dalam penurunan emisi karbon serta meningkatan akurasi spesifikasi material semen sesuai peruntukan pekerjaan konstruksi.
Dia menuturkan saat ini, Kementerian PUPR mendapat tugas besar untuk membangun infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusung konsep Smart Forest City. Dalam membangun IKN, Kementerian PUPR juga memanfaatkan inovasi teknologi yang mendukung upaya penurunan emisi karbon dan zero waste.
“Upaya penurunan emisi karbon dan zero waste tersebut meliputi Integrated Urban Water Management (IUWM) dengan mengelola sistem tata air perkotaan, Smart Water Management System terkait penyelenggaraan penyediaan air minum, daur ulang grey water, serta sistem pemanenan air hujan yang penggunaannya dapat dipantau menggunakan aplikasi, dan Waste Management Flow dengan mengelola sampah dan limbah di IKN menggunakan Konsep pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle),” urai Jarot.
Sementara, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammed Ali Berawi yang juga hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa pembangunan IKN memberikan opportunity bagi teknologi konstruksi berkelanjutan di Indonesia.
“Pembangunan IKN merupakan momentum penting dalam konstruksi. Kita akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, sumber daya alam dan resource lokal sehingga IKN akan benar-benar menjadi kota yang green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable,” terang Ali.
Lebih jauh, Jarot menyampaikan bahwa kunci penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan adalah Kolaborasi Pentahelix antar pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Akademisi dan Media.
“Kita perlu bekerja keras dan bekerja sama untuk menyukseskan agenda besar ini, dengan cara mensosialisasikan, mengembangkan, dan mensinergikan pemakaian material konstruksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tutur Jarot.
Baca Artikel Selanjutnya :