Konstruksi Media – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan Katalog Elektonik merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi, dan dalam keterangannya, dia mengatakan Pelibatan PDN (Produk Dalam Negeri) dan UMK-Koperasi dalam belanja barang/jasa dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan membangun kekuatan industri dalam negeri.
“Bentuk upaya dan komitmen bersama dalam rangka pemulihan dan pemerataan ekonomi diwujudkan dengan katalog elektronik yang terpercaya dan pro PDN. LKPP akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan dengan membatasi penggunaan produk impor,” ungkap Hendi sapaan akrabnya, Senin, (12/12/2022).
Dia menambahkan, LKPP saat ini terus berupaya untuk mendorong PDN dan produk UMK-Koperasi tayang dalam Katalog Elektronik. Hingga saat ini jumlah penayangan produk dalam Katalog Elektronik sudah mencapai hingga lebih dari dua juta produk.
“Jumlah tayang produk pada katalog elektronik telah melampaui target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan bentuk keseriusan LKPP dalam menjalankan amanat Presiden pada Inpres 2 Tahun 2022,” ungkap dia Hendi.
Dirinya mengingatkan bahwa banyaknya produk yang tayang di Katalog Elektronik tidak akan bermanfaat jika tidak dibarengi kemauan untuk melakukan belanja. Untuk itu, LKPP terus mendorong agar realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik terus ditingkatkan.
Baca Juga : Kepala LKPP Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Lewat Bangga Buatan Indonesia
“Orang kadang lupa, mereka berlomba untuk tayang di katalog. mereka bersemangat untuk dapat menayangkan di katalog elektronik. Namun setelah itu selesai, produknya tidak dibeli,” papar Hendi.
Menurutnya, dari sisi penyedia barang/jasa, Hendi juga mendorong agar melakukan promosi ke pihak pemerintah. Ini dilakukan agar pengguna juga dapat memahami product knowledge dari barang yang akan dibeli.
“Menurut saya ini yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Penyedia harus punya tim untuk menginformasikan ke kementerian atau pemerintah daerah, jika sudah punya produk di katalog elektronik. Ini loh, kami sudah punya produk di katalog elektronik,” tutur Hendi.
Dengan begitu, maka kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) dapat melakukan perencanaan belanja jauh-jauh hari apabila produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan.
“Jadi tayangnya memeudahkan user untuk pengadaan barang/jasa. dan marketingnya meyakinkan user bahwa produknya dibutuhkan oleh user,” tutup Hendi.
Baca Artikel Selanjutnya :