Konstruksi Media – Prospek penyelenggaraan pembangunan perumahan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sangat terbuka luas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengharapkan para investor menunjukkan minatnya untuk berinvestasi.
“Pembangunan perumahan di IKN Nusantara akan menunjang fungsi kota dan membuka peluang masuknya investasi. Kami membuka peluang para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan hunian IKN Nusantara,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Dialog Perumahan bertemakan Merajut Potensi Penyelenggaraan Perumahan di IKN Nusantara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (20/8/2022).
Ia mengatakan, penetapan pembangunan IKN Nusantara bukan hanya sekedar membangun infrastruktur dan perumahan. Namun, mendorong distribusi serta pemerataan ekonomi di daerah. Selain itu, desain IKN merupakan membangun kota baru dengan heterogenitas masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia.
“Kami ingin membangun infrastruktur dan yang mempu mendukung aktifitas hidup penduduk kota dan menunjang aspek sosial ekonomi kerakyatan. IKN ini di desain dengan masterplan yang baik bukan hanya sekedar Ibukota tapi juga mampu mengundang global talent dan investasi dari berbagai perusahaan serta lembaga pendidikan kelas dunia,” katanya.
Baca juga: Pesan Menteri PUPR untuk Mahasiswa Baru Politeknik PU Semarang
Menurut Iwan, IKN Nusantara bukan menjadi saingan kota Jakarta tapi upaya pemerintah menarik magnet investasi dari negara tetangga agar mau berpindah dan berinvestasi ke Indonesia. Konsep wilayah IKN Nusantara di desain sekitar 256.000 hektare semacam Daerah Khusus IKN Nusantara.
Dalam pengembangan saat ini pemerintah fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pemerintah juga telah membentuk otorita dan menunjuk Kepala Otorita yang tidak hanya bertanggung jawab sebagai Kepala Pemerintahan dan mengelola wilayah otorita serta masyarakat.
Pembangunan IKN Nusantara, kata dia, menjadi tantangan yang ada sekaligus peluang membuka kran investasi di daerah. Dalam hal ini pemerintah hanya ambil porsi hanya 20 persen saja dan sisanya 80 persen untuk investasi peluang bagi para pengusaha dan pengembang perumahan untuk bisa partisipasi dalam menyediakan hunian bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung kemudahan investasi dan peraturan yang mampu mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau. Kami harap para pengembang perumahan dan pemerintah daerah bisa menjadi aktor utama dalam pembangunan perumahan di IKN Nusantara,” ucapnya.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, perwakilan asosiasi pengembang di Kalimantan Timur seperti Realestat Indonesia (REI), Apersi, Himperra, Pemkot Balikpapan, Otorita IKN Nusantara dan perguruan tinggi.
Baca artikel selanjutnya: