Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai penyiapan lahan (land clearing) dan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi pasca gempa yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah membuka akses logistik dan mengirimkan bantuan sarana prasarana sanitasi dan air bersih untuk membantu para pengungsi selama masa tanggap darurat.
“Sesuai dengan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Cianjur, kami telah memulai pembersihan dan penyiapan lahan untuk hunian tetap bagi warga yang akan direlokasi. Untuk itu kami menugaskan PT. Brantas Abipraya untuk segera bekerja, lokasinya di Cilaku sekitar 2,5 ha dan Mande sekitar 30 ha. Saat ini sedang dikerjakan 4 unit dari 200 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur tahan gempa. Besok jumlah tenaga kerja yang dikerahkan akan mencapai 100 orang untuk percepatan,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi pascagempa, Minggu, (4/12/2022).
Dalam kunjungan tersebut turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Direktur Operasi PT. Brantas Abipraya M. Toha Fauzi dan Direktur Operasi 2 PT. Brantas Abipraya Purnomo. Juga Kepala BNPB RI Letjen Suharyanto dan Bupati Cianjur Herman Suherman.
Baca Juga : Sambut Libur Nataru 2023, PUPR: Infrastruktur Jalan Tol di Sumatera Utara Siap Dilalui
Basuki menambahkan rumah tersebut akan dibangun dengan teknologi RISHA yang telah terbukti berhasil membuat bangunan dua sekolah di Cianjur tetap kokoh berdiri pasca-gempa melanda.
Stok yang tersedia saat ini sekitar 2400 unit RISHA dan kita akan pasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023.
“Besok kita akan mulai pengukuran dan penyiapan lahan di 30 ha di Mande yang merupakan calon tempat tinggal bagi warga terdampak yang direlokasi. Warga ini semula tinggal di zona sabuk merah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan gerakan tanah/longsor. Sangat berbahaya jika tetap tinggal di zona merah,” jelas Basuki.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Pendataan memanfaatkan inovasi teknologi informasi aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena).
“Seperti pengalaman sebelumnya pasca gempa Lombok tahun 2018, saya juga akan mengirimkan para Calon PNS muda Kementerian PUPR untuk bekerja membantu survey pendataan dan pembangunan hunian tetap berikut infrastruktur pendukungnya,” tutur Basuki.
Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, relawan serta mahasiswa yang direkrut untuk mendata rumah. Mereka akan dilatih untuk menggunakan aplikasi Rutena terlebih dulu sebelum turun ke lapangan.
Tim tersebut mendata serta melakukan verifikasi rumah dengan menggunakan aplikasi Rutena atau Rumah Terdampak Bencana sehingga bisa diperoleh data jumlah yang perlu mendapat bantuan serta yang perlu direlokasi ke tempat yang aman.
Selain pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak gempa, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak berat akibat gempa.
“Di antaranya Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang & SMP 1 Cariu, 3 Masjid besar di Cugenang, dan perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) Cianjur. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :