Site icon Konstruksi Media

Refly Harun Sindir Ridwan Kamil Pesimis Soal IKN Nusantara

Konstruksi Media – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkit pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil soal rencana pemerintah yang akan mengandalkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Ini terkait dengan kemampuan. Makanya saya katakan, yang akan tinggal di IKN itu, kalau di PNS atau ASN, paling mereka adalah orang yang ngekost di sana. Itu pun mungkin biaya kostnya tinggi sekali. Tidak mungkin dia bawa keluarga karena barangkali dia tidak punya rumah, tidak rumah kemampuan untuk beli yang rumah yang baru, apalagi menjual rumah di Jabodetabek,” kata Refly Harun, mengutip kanal YouTube Refly Harun, Selasa, (15/3/2022).

Menurut Refly Harun, harapan agar IKN Nusantara dijadikan sebagai tempat tinggal akan sulit diwujudkan. Pasalnya, tanah dan properti hanya akan dikuasai orang-orang kaya dan asing.

“Maka IKN ini adalah kota prestisius bagi orang-orang kaya,” ucap Refly.

Ia mengatakan, kemungkinan IKN Nusantara baru akan menjadi kota metropolitan yang berhasil akan terwujud 20-40 tahun mendatang. Menurut dia, pemaksaan pemindahan ke IKN Nusantara pada 2024 sebagai sebuah masalah dan terlalu ambisius.

Baca juga: Bambang Susantono Maestro Otorita IKN Nusantara

“Permasalahannya adalah setelah Jokowi state down sebagai Presiden, apakah presiden baru yang barangkali bukan berasal dari jalur rezim Jokowi itu akan mau melanjutkan perpindahan tersebut? Atau jangan-jangan dia berubah pikiran, dia berharap memberikan sinyal kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan judicial review?” ujar Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat memprediksi IKN Nusantara akan sepi karena tak ada kehidupan selain PNS. Namun, ia berharap pembangunan bisa berhasil dan pemerintah menyiapkan fasilitas yang layak untuk mengundang penghuni non-PNS.

Selain itu, Ridwan Kamil mengatakan pembangunan sebuah kota tak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan waktu sekitar 10-100 tahun. Oleh sebab itu, Gubernur Jawa Barat itu meminta masyarakat tak berekspektasi singkat terkait pembangunan IKN Nusantara.

Baca artikel selanjutnya:

 

Exit mobile version