Konstruksi Media – Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyiapkan sejumlah inovasi untuk mempermudah penyediaan hunian bagi warga Jakarta.
Hal ini terungkap dalam kegiatan focus group discussion (FGD) inovasi penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, kemarin.
Direktur Utama Sarana Jaya Agus Himawan mengatakan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya mendapatkan penugasan terkait dengan penyediaan hunian bagi masyarakat berpengahsilan rendah yang dasarnya adalah program pembiayaan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan perumahan terjangkau yaitu Dp 0 Rupiah.
- DPW PAKKI Provinsi DI Yogyakarta Gelar Muswil
- Lazuardi Nurdin Kembali Terpilih Sebagai Ketum PAKKI
- Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
Menurutnya, ada tiga hal yang harus digarisbawahi dalam penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Tiga hal tersebut diantaranya masalah skema pembiayaan, regulasi yang belum efektif dan masalah ketersediaan lahan.
“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi pada dewan sarana jaya terkait dengan kegiatan FGD hari ini mengenai inovasi penyediaan hunian terjangkau,” ujar Agus Himawan dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021).
Diakuinya, langkah inovatif ini perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah perumahan yang cukup besar di tingkat skala nasional yang lebih dari 10 juta.
Begitu pun dengan di tingkat provinsi, Agus Himawan menilai perlu ada skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat.
“Ada tiga yang perlu digarisbawahi terkait penyediaan ini, tentunya adalah masalah skema pembiayaan, regulasi yang belum efektif dan masalah ketersediaan lahan,” kata Agus.
Founder and Director of Rujak Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya selaku pembicara diskusi tersebut mengatakan perlu adanya terobosan baru dalam proses pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya perlu adanya kerjasama antara Pemprov DKI dengan warga Jakarta.
“Saya rasa perlu terobosan, misalnya kita mengetahui tanah di jakarta 49% mungkin dimiliki oleh warga, mungkin kerjasamanya bukan dengan BUMN tapi dengan warga. Repot memang, tapi bukan tidak mungkin,” kata Marco.***