Konstruksi Media – Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2023-2027, Joko Suranto mengatakan pihaknya akan berupaya memperjuangkan terbentuknya kembali kementerian khusus bidang perumahan dan pengembangan kawasan perkotaan di Indonesia.
Oleh karena itu, REI di era kepemimpinannya ini akan mengupayakan penyusunan undang-undang khusus properti sebagai ‘payung’ hukum bagi industri properti Nasional agar dapat berkembang lebih cepat di masa mendatang.
Hal tersebut Joko katakan setelah resmi terpilih sebagai Ketua Umum DPP REI 2023-2027, di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).
Baca juga: Resmi, Joko Suranto Terpilih sebagai Ketua Umum DPP REI Periode 2023-2027
“Yang terpenting lagi, saya akan terus mendorong sinergi dan kebersamaan di REI termasuk merealisasikan kerja sama antara developer besar Nasional dan developer daerah, serta meningkatkan akses anggota REI ke lembaga keuangan dan alternatif pembiayaan agar tidak tergantung kepada satu lembaga keuangan atau bank saja,” ujarnya dikutip di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Dia menegaskan, backlog perumahan tetap menjadi fokus REI yang terus diupayakan untuk bisa ditekan. Menurutnya, untuk menekan backlog, dirinya mengusulkan pemangkasan regulasi yang menghambat.
Joko juga menyebut akan melakukan pembenahan organisasi agar tidak ada gap atau jarak antara kompetensi dari tiap anggota.
“Di REI sudah ada lembaga sertifikasi. Dari situ lah akan kita combine bagaimana penyadaran, bahkan ada satu DPD kita dorong untuk bekerja sama satu lembaga assessment, sebenarnya problemnya di mana? Apakah capacity management atau apa. Jadi pendekatan capacity management, competency itu kita fasilitasi,” ucapnya.
Sebagai Ketua Umum REI, Joko berniat menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat industri properti dan bisnis pengembang anggota REI.
Beberapa program strategis yang akan dibawa selama masa kepemimpinannya, yakni membentuk Badan Kajian Strategis (BKS) REI yang nantinya berperan sebagai think tank organisasi dalam meneliti, mengkaji dan merumuskan berbagai solusi persoalan untuk disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
Baca juga: Buka Munas REI, Presiden Jokowi Pinta Sediakan Hunian Layak untuk Rakyat Kecil
Selanjutnya, REI juga akan menginisiasi database properti yang dapat diakses secara digital oleh masyarakat. Database ini menurutnya penting. Sebab, data akan menjadi tolok ukur dan bahan analisis dalam membahas semua kendala di lapangan.
“Kita memang sudah membentuk Badan Kajian Strategis itu adalah program serius, di sana akan ada pembahasan sifat short term dan long term. Yang short term, bisnis anytime memang selalu ada masalah dan itu adalah untuk ‘pemadam kebakaran’ sementara,” tuturnya.
“Long term itu adalah berupa kajian, berupa analisa sehingga itu bisa kita dorong untuk mewarnai bahkan bisa menjadi usulan. Nah salah salah satu yang akan dilakukan di situ adalah riset dan database,” ucapnya menambahkan.
Sebagai informasi, hingga saat ini REI sudah melakukan sertifikasi terhadap 35% anggotanya di seluruh Indonesia. Pada masa kepemimpinannya ini, Joko menargetkan sertifikasi anggota REI mencapai 65%.
Dalam masa kepemimpinannya ini, Joko akan ditemani oleh Raymond Ardan Arfandy sebagai Sekretaris Jenderal periode 2023-2027.
“Saya mendapatkan amanat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk mendampingi Pak Joko dan menyukseskan program-program Pak Joko. Dan sebagai Sekjen akan mem-back-up beliau dalam administrasi maupun program supaya berjalan dengan baik,” ujar Raymond.
Ia juga menuturkan, dirinya dan Joko akan meneruskan REI sebagai mitra pemerintah untuk menghadapi industri properti dan perumahan rakyat.
Baca artikel lainnya: