Konstruksi Media – Kementerian Keuangan dipastikan akan memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tambahan PMN ini salah satunya diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar segera mereformasi kedua BUMN Karya itu dalam rangka memperbaiki neraca keuangannya.
“Kami sekaligus meminta Kementerian BUMN untuk melakukan reform dari kedua BUMN karya ini, sehingga akan menjadi BUMN yang sehat neracanya dan bisa menjalankan fungsi pembangunan, namun tetap sustainable dari sisi keuangannya,” ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Badan Anggaran DPR secara virtual, kemarin.
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
- Joko Tri Raharjo, Direktur APKPI Periode 2024-2028
Diakuinya, tambahan PMN ini cukup besar, mencapai Rp49,8 triliun yang akan dicairkan pada semester II 2021. Tambahan PMN ini berasal dari dana cadangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan saldo anggaran lebih (SAL) di APBN 2021.
“Kami berencana menambah pembiayaan investasi ini sebanyak Rp32,9 triliun dari cadangan PEN yang akan kita gunakan seluruhnya dan memanfaatkan SAL sebesar Rp16,9 triliun dalam rangka memperkuat beberapa BUMN karya kita,” katanya.
Dari cadangan dana PEN mencapai Rp32,9 triliun, rencananya akan dialokasikan ke Hutama Karya senilai Rp9 triliun, Waskita Karya Rp7,9 triliun, Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) Rp15 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp1 triliun.
Rencananya, suntikan dana untuk Hutama Karya akan digunakan untuk melanjutkan penyelesaian empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Terdiri dari ruas Medan-Binjai, Binjai-Langsa, Pekanbaru-Dumai, hingga Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.
Sementara untuk Waskita Karya, suntikan kas negara akan mengalir ke penyelesaian pembangunan tujuh ruas Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Trans Jawa. Selain itu, juga untuk mendanai divestasi ruas tol potensi untuk mengurangi beban utang dan delapan stream aktivitas penyelamatan.
Sedangkan untuk INA, dana bakal difungsikan untuk optimalisasi nilai investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan lain untuk meningkatkan investasi asing dan estafet pembiayaan berbagai proyek infrastrutkur seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara.
Terakhir untuk Badan Bank Tanah rencananya akan dipakai untuk kebutuhan modal awal pendirian lembaga.
Selanjutnya, untuk suntikan PMN tambahan yang berasal dari pemanfaatan SAL bakal diberikan ke Hutama Karya Rp10 triliun untuk menyelesaikan sembilan ruas tol lainnya di JSST. Sisanya diberikan ke KAI senilai Rp6,9 triliun untuk mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur perkeretaapian.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga akan memberikan PMN yang telah dianggarkan saat pembentukan APBN 2021 sebesar Rp42,5 triliun kepada sejumlah BUMN. Sehingga, total PMN itu mencapai Rp92,3 triliun pada tahun ini.
Sri Mulyani menyebutkan, PMN sengaja diberikan untuk penyelesaian infrastruktur strategis dan membantu pemulihan ekonomi nasional.
Rinciannya, PMN Rp42,5 triliun yang sudah direncanakan bakal diberikan ke Hutama Karya Rp6,2 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Rp5 triliun, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Rp5 triliun.
Lalu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapat Rp2,3 triliun, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III Rp1,2 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Rp500 miliar.
Kemudian, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW Rp1 triliun, PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,3 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha. Indonesia (Persero) atau BPUI Rp20 triliun.***