Konstruksi Media – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan bersurat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar dana proyek dari APBN tidak digunakan untuk membayar utang BUMN Karya di perbankan.
Musababnya ialah, Basuki Hadimuljono tidak ingin hal tersebut mengganggu proyek strategis nasional (PSN) atau proyek strategis pemerintah yang tengah dibangun.
“PSN kan perintah presiden. Jadi, harus dipisahkan antara (dana) restrukturisasi dan program prioritas nasional. Itu pesannya,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja kepada wartawan dikutip Konstruksi Media di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Baca juga: PUPR Targetkan IPAL Berteknologi FBAS Anti Bau di Riau, Rampung Agustus Ini
Menurut Endra, dana dari APBN harus dipisahkan dari persoalan restrukturisasi lantaran restrukturisasi tidak ada kaitannya dengan APBN.
“APBN kan jelas. Selesai proyeknya langsung kami bayar. Kalau penyebab dari, misal gagal bayar terhadap bunga kredit ataupun kewajiban-kewajiban korporasi karena aksi korprasi itu tidak ada kaitannya dengan APBN,” tuturnya.
Endra berujar, apabila dana proyek dari APBN digunakan untuk memenuhi tanggung jawab BUMN terhadap bank, maka Kementerian PUPR khawatir PSN tidak jalan. Adapun dana PSN atau proyek strategis itu nilainya hampir Rp 118 triliun.
Baca juga: Kementerian PUPR Siapkan Tiga Venue Utama untuk Pertandingan Piala Dunia U-17
Ia pun berharap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak terganggu. Dengan catatan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) satu suara.
“Dan itu tugas Menteri BUMN untuk konsolidasi diri. Restrukturisasi jalan, tapi program strategis tidak terganggu,” tuturnya.
Baca artikel lainnya: