IKN Diperkirakan Bakal Serap 200 Ribu Tenaga Kerja Konstruksi
Saat ini sedang berlangsung pembangunan untuk rumah hunian pekerja dengan kapasitas 16.000 tenaga kerja.
Konstruksi Media – Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Mohammed Ali Berawi mengungkapkan bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur diperkirakan bakal menyerap tenaga kerja hingga 200.000 pekerja pada 2023.
Hal tersebut dikatakannya dalam seminar nasional yang bertajuk “Menilik Ibu Kota Nusantara”. Dia mengatakan, kegiatan pembangunan secara massif akan berlangsung mulai tahun depan (2023) hingga tahun 2045 mendatang.
“Mulainya kegiatan konstruksi di lakukan awal tahun 2023 ini sekitar 100.000 sampai 200.000 tenaga kerja dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan,” ujar Ali Berawi, Kamis, (20/10/2022).
Baca Juga : Kolaborasi Otorita IKN-Kadin Gelar Market Sounding Jaring Investor
Dia memberikan gambaran bahwa pemindahan dan pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap, diantaranya tahap I dilakukan pada tahun 2022-2024, tahap II tahun 2025-2029; tahap III tahun 2030-2034; tahap IV tahun 2035-2039; dan tahap V tahun 2040-2045.
Mohammed Ali menambahkan saat ini sudah dimulai berbagai kegiatan konstruksi seperti pembukaan akses jalan hingga pembangunan jalan untuk logistik.
Selain itu, untuk rumah hunian pekerja saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunannya dengan kapasitas 16.000 tenaga kerja. Pembangunan dijalankan dengan sistem modular sebagai terobosan metode konstruksi.
“Begitu juga progres pembangunan bendungan Sepaku Semoi yang dikerjakan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sudah mencapai 70%. Kita harapkan dalam waktu dekat 10 juta meter kubik kapasitas bendungan Sepaku Semoi dapat difungsikan di tahun depan (2023),” ujar Mohammed Ali.
Lebih jauh, dia menjelaskan, pada tahun I pembangunan IKN, pemerintah akan melakukan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mulai Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan komplek kementerian yang ditargetkan selesai pada 2024.
Ia menuturkan dana APBN yang digunakan menjadi aset negara menjadi Barang Milik Negara (BMN). Kebutuhan investasi sampai dengan 2024 sebesar Rp 466 triliun sampai Rp 486 triliun. Jika dirinci angka tersebut terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN Rp 88,54 triliun sampai Rp 92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp 377,46 triliun sampai Rp 393,66 triliun (81%).
“Kami harapkan datangnya berbagai investasi kemudian ada sistem creative funding, financing dan juga kita akan memberikan fasilitas-fasilitas khusus, insentif termasuk pajak khusus dan kemudahan khusus di IKN,” jelas Ali.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menuturkan bahwa pemerintah berkomitmen bahwa anggaran pembangunan IKN mayoritas akan non-APBN.
Untuk tahap awal APBN dialokasikan secara memadai untuk menjadi pengungkit atau leverage bagi masuknya investasi. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara disebutkan bahwa pembiayaan melalui APBN akan difokuskan pada pembangunan istana, infrastruktur dasar (non-cluster), pertahanan dan keamanan, biaya pemindahan ASN TNI dan Polri, penghutanan kembali, dan biaya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara.
Pembiayaan lainnya diupayakan melalui kerja sama investasi swasta. Badan Otorita IKN juga melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan minat investor agar terlibat dalam pembangunan IKN salah satunya yakni market sounding.
“Selain itu, kerja sama Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN melakukan sosialisasi dalam beberapa forum bisnis, serta pertemuan intens dengan investor potensial yang terus dilakukan,” tutup Sidik.
Baca Artikel Selanjutnya :
