Konstruksi Media – Program Sejuta Rumah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 1 April 2015 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mengurangi angka backlog perumahan.
Namun demikian, dilihat dari progres mulai tahun lalu, program perumahan yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum mencapai target.
Berikut ini beberapa progres program perumahan yang digagas pemerintah selama 2021.
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
- Joko Tri Raharjo, Direktur APKPI Periode 2024-2028
1. Program Sejuta Rumah
Tahun ini, Kementerian PUPR mencatat hasil pembangunan rumah di Indonesia yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah sepanjang tahun lalu mencapai 931.592 unit hingga November.
Data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mencatat pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 743.712 unit dan nonMBR sebanyak 187.880 unit.
Adapun pembangunan untuk rumah MBR dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 131.150 unit, Dana ALokasi Khusus (DAK) Perumahan 22.288 unit, APBD Provinsi dan Kabupaten Kota 47.989 unit.
Sedangkan pembangunan rumah yang dilakukan pengembang mencapai 516.927 unit, Dana Desa dan Insentif Daerah 6.058 unit, CSR Perumahan 6.653 unit dan masyarakat 12.647 unit.
Sedangkan rumah untuk non MBR berasal dari rumah yang dibangun pengembang perumahan sebanyak 152.725 unit dan masyarakat 35.155 unit
2. Pengelolaan dana FLPP dialihkan ke BP Tapera
Pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pusat Pengelolaan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) resmi beralih ke Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)
Proses peralihan pengelolaan dana FLPP ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PPDPP dengan BP Tapera dan Perjanjian Tripartit bersama 48 Bank Pelaksana.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan sesuai amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera.
Seluruh tugas PPDPP dalam rangka peralihan dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP ke BP Tapera yang harus diselesaikan akhir 2021 telah terpenuhi.
PPDPP menutup layanan penyaluran FLPP tahun 2021 sebesar Rp19,578 triliun untuk 178.728 unit rumah atau sebesar 113,48 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.
“Capaian tahun ini tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP, sehingga total penyaluran FLPP yang dilakukan PPDPP sejak tahun 2010 hingga di penghujung tugasnya telah menyalurkan FLPP sebesar Rp75,17 triliun untuk 943.583 unit rumah,” kata Arif.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan dengan peralihan pengelolaan FLPP, kini BP Tapera akan melayani dua program pembiayaan perumahan yakni layanan pembiayaan perumahan bagi ASN peserta Tapera dan FLPP yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami yakin bahwa tahun depan minat rumah subsidi, khususnya bagi MBR masih tinggi. Untuk itu, tahun 2022 kami targetkan akan menyalurkan KPR FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah atau sebesar Rp23 triliun,” ungkapnya.
3. Dirjen perumahan Kementerian PUPR diganti
Di akhir tahun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengganti Direktur Jenderal Perumahan yang semula Khalawi Abdul Hamid menjadi Iwan Suprijanto.
Sedangkan Khalawi Abdul Hamid diangkat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR menggantikan Sugiyartanto.
Menurut Basuki, Kementerian PUPR memiliki misi untuk menyelesaikan infrastruktur strategis yang telah dilaksanakan serta sangat selektif melakukan pembangunan baru dengan prinsip OPOR, yaitu untuk optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi.
“Tugas-tugas ke depan tidak mudah, BPSDM bertugas menyiapkan SDM PUPR. Membangun jembatan, irigasi, jalan tol, bendungan, semua tergantung kepada mutu integritas SDM nya, yang ditentukan oleh kinerja BPSDM. Saya ingin meninggalkan PU sebagai organisasi yang kredibel dengan SDM yang kompeten berintegritas, bukan hanya fisik infrastruktur semata,” jelasnya.
Sedangkan di sektor perumahan, Basuki mengatakan tugas yang dihadapi juga jauh lebih rumit, baik dari segi pembiayaan (financing) dan pengadaan perumahan.
“Penyediaan perumahan masih sangat jauh dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, untuk itu ke depan harus bisa memecahkan masalah dan menemukan solusinya,” ujarnya.***