KONSTRUKSI MEDIA – INKINDO sebagai salah satu asosiasi badan usaha jasa konstruksi yang terakreditasi memiliki peran besar dalam upaya meningkatkan kualitas jasa konsultasi di sektor konstruksi. INKINDO harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 sehingga dapat berkontribusi aktif dan menjalankan perannya dengan baik.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INKINDO 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional Sektor Konstruksi,” Kamis (25/5/2023) lalu di Jakarta.
Sebagai salah satu asosiasi yang terakreditasi, kata Zainal Fatah, INKINO harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 sehingga dapat berkontribusi aktif dan menjalankan perannya dengan baik. Peran Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) selain memberdayakan anggotanya dengan melaksanakan pengembangan usaha berkelanjutan, juga meningkatkan kompetensi badan usaha, dan melindungi kepentingan anggota.
“Asosiasi juga berperan dalam meningkatkan etika badan usaha dan mendukung Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Badan Usaha, serta menjadi pelaku utama dalam mendukung program percepatan pembangunan dan memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan pengembangan jasa konstruksi Indonesia,” kata Fatah.
Baca Juga: Raih Kontrak Baru Rp766 Miliar, Hutama Karya Siap Wujudkan Forest City di IKN
Pada tahun 2023, Kementerian PUPR diberikan anggaran sebesar Rp125 triliun untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. Dalam nilai tersebut, dialokasikan pula Rp21 triliun untuk dukungan pembangunan IKN.
Selain tugas prioritas tersebut, Kementerian PUPR melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah mendapat amanah untuk melaksanakan paket pembangunan jalan daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp32,79 triliun. Pekerjaan berupa penanganan jalan dan jembatan dengan jumlah sekitar 996 paket kegiatan, yang terdiri dari paket pekerjaan konstruksi dan paket jasa konsultansi konstruksi.
Menurut Fatah, masifnya pembangunan infrastruktur harus diimbangi pula dengan jumlah tenaga ahli yang mumpuni untuk mengisi kebutuhan pembangunan jasa konstruksi. Baik di bidang perencanaan, kajian, perancangan, pengawasan maupun manajemen konstruksi. Sehingga, untuk mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur, perlu keterlibatan penyedia jasa yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
“Penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata. Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tetapi menjamin infrastruktur juga berfungsi dengan baik,” tegas Fatah.
Fatah berharap kualitas jasa konstruksi terus mengalami peningkatan sehingga dapat bersama-sama dengan Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Untuk itu, kita perlu bekerja keras dan bekerja sama, memastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, serta tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi,” tutup Fatah.
Baca artkel selanjutnya: