Konstruksi Media – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan LRT Jabodebek tidak sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu dikatakan Budi usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau LRT di TMII, Jakarta.
Menurut Budi, Untuk menutupi besarnya biaya pembangunan LRT tersebut, pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kebaikan yang lain adalah tidak semua ini merupakan uang pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (9/6/2021).
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
- Joko Tri Raharjo, Direktur APKPI Periode 2024-2028
Budi juga menegaskan, PT KAI hanya mendapatkan anggaran Rp7,6 triliun. Sisanya, kata Budi, merupakan uang berbentuk pinjaman dan skema KPBU mencapai Rp20 triliun.
“Nah skema KPBU ini menjadi suatu bentuk skema yang menjadi model di berbagai kota yang lain,” jelasnya.
Dia menyampaikan, pembangunan LRT ini bisa terwujud berkat konsorsium dari PT KAI, Adhikarya, LEN dan PT INKA, sehingga bisa membangun produk LRT ini menjadi suatu kenyataan dengan kualitas yang tidak kalah dengan negara-negara yang lain.
Diketahui, LRT Jabodebek tahap 1, dengan struktur melayang sepanjang 44,43 km menelan biaya pembangunannya mencapai Rp22,8 triliun atau sebesar Rp513,8 miliar per km. Sedangkan LRT Jakarta pada struktur layangnya sepanjang 5.8 km total pembangunannya mencapai Rp5,9 triliun atau sebesar Rp1,02 triliun per km. ***