Konstruksi Media – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah final sejak diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Agustus 2019. Upaya pemindahan masih terus berproses, dan kebutuhan akan produk dan jasa dalam pembangunan diharapkan seluruhnya disupply dari dalam negeri.
Keputusan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tetang IKN, menjadi landasan hukumnya. Badan Otorita IKN pun sudah dibentuk dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara) akan menjadi babak baru sekaligus catatan sejarah pembangunan di Tanah Air. Berdasarkan dokumen dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), megaproyek ini akan membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun. Dari besaran dana tersebut, di mana 20%-nya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara, di sisi lain kontribusi APBN pada pembangunan IKN merupakan stimulasi untuk mendorong keterlibatan badan usaha, baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun swasta (baik swasta asing maupun dalam negeri).
Ahli Utama Pembina Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Putut Marhayudi, mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sudah di depan mata. Tak hanya tantangan yang dihadapi, tapi juga ada peluang yang harus diraih.
Baca juga: Buka Pameran MEGABUILD, PUPR Ajak Belanja Produk Dalam Negeri
“Kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk tujuh paket pembangunan di IKN diperkirakan akan mencapai 1,14 juta orang. Untuk setiap anggaran Rp1 triliun yang dibelanjakan dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan sekitar 14.000 tenaga kerja konstruksi. Bahkan untuk pembangunan kantor pemerintahan dibutuhkan sekitar 300.000 tenaga konstruksi,” kata Putut dalam acara Talkshow Mengukur Kebutuhan Produk dan Tenaga Konstruksi dalam Pembangunan IKN di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jum’at, 17 Juni 2022.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Danis Hidayat Sumadilaga yang juga Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN mengatakan, pembangunan IKN sendiri akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045.
“Pembangunan pusat pemerintahan yang terdiri dari Istana Presiden, kantor pusat pemerintahan, permukiman pegawai negeri, TNI/Polri, dan masyarakat umum. Selain itu pembangunan bendungan, jalan lingkar, dan jalan tol juga sudah masuk dalam agenda pembangunan yang diprioritaskan,” ucap Danis.
Ia mengatakan, dengan gambaran tersebut, jelas bahwa proses pembangunan IKN ini berpotensi besar membuka peluang bagi pelaku usaha dalam negeri untuk ikut ambil bagian.
“Peluang untuk menjadi rekanan penyedia barang dan jasa maupun investor sangat terbuka lebar,” ujarnya.
Managing Director Konstruksi Media Bahar Yahya mengatakan, peluang besar menanti para pelaku konstruksi, apalagi pemerintah meminta penggunaan produk lokal lebih diutamakan dalam pembangunan IKN Nusantara.
“Semoga talkshow ini memberikan wawasan dan informasi bagi para pelaku konstruksi Tanah Air,” ucap Bahar.
Baca artikel selanjutnya: