Konstruksi Media – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas pihaknya telah menyiapkan strategi untuk transisi dan transformasi ekonomi hijau di Indonesia paska Covid-19.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan transisi ekonomi hijau menjadi suatu keharusan, untuk itu Kementerian Bappenas saat ini sedang menyusun transformasi ekonomi Indonesia baru.
Menurutnya, Indonesia harus segera merubah struktur perekonomian, menuju transisi ke arah perekonomian baru agar visi Indonesia di 2045 dapat tercapai yaitu keluar dari middle income trap (fenomena suatu negara mengalami stagnasi atau terjebak dalam kondisi yang membuat tidak bisa maju).
“Apabila kita tidak melakukan transisi ekonomi paska covid-19 secara utuh dan komprehensif, maka cita-cita Indonesia untuk bisa menjadi negara maju pada 2045 itu tidak akan tercapai,” ungkap Amalia, beberapa waktu lalu, Jumat, (13/5/2022).
Ia mengungkapkan, ekonomi hijau menjadi bagian penting dari capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang tidak hanya menyasar perekonomian, tetapi target lain yang juga penting bagi Indonesia, seperti mitigasi pemanasan global hingga menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi. Pasalnya, green economy akan memberikan peluang yang besar bagi ekonomi ke depan.
Baca Juga : Ini Sejumlah Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim di Indonesia
Untuk itu, Bappenas sudah menyusun strategi besar transformasi ekonomi Indonesia dengan menggulirkan enam strategi, di antaranya :
Pertama, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing. Kedua, peningkatan produktivitas sektor ekonomi yang didalamnya ada industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian.
Ketiga yakni strategi ekonomi hijau. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan pemerintah berupaya melakukan transformasi ekonomi Indonesia yang didalamnya ada blue economy dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan natural capital yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim.
“Dalam ekonomi hijau ini juga, kita memprioritaskan transisi energy dan low carbon development.” imbuhnya.
Keempat, strategi transformasi digital. Ia menuturkan, Indonesia harus adaktif dan mengoptimalkan pemanfaatan dari transformasi digital.
“Yang menjadi catatan kami adalah di era transformasi digital ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital dan pemanfaat teknologi digital saja. Akan tetapi Indonesia harus mampu dan akan menjadi produsen digital sebagai pemasok produk-produk dan jasa digital. Sehingga Indonesia akan menjadi satu kekuatan besar negara menuju visi Indonesia 2045, negara yang tengguh dan tumbuh tinggi, inklusif dan berkelanjutan,” beber Amalia.
Kelima adalah strategi integrasi ekonomi domestik. Didalamnya mencakup pembangunan infrastruktur yang terkonektivitas superhub.
Keenam yaitu strategi pemindahan Ibu Kota Negara baru (IKN) Nusantara, didalamnya mencakup sumber pertumbuhan baru, pemerataan ekonomi antar wilayah.
“Pemindahan ibu kota baru ini tidak sekadar melakukan pemindahan kota administrative saja, tetapi dengan pemindahan ibu kota yang baru ini, kita menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pulau jawa. Merubah struktur kepulauan Kalimantan yang saat ini hanya berbasis pada CPO (Crude Palm Oil) dan Batubara, sehingga nantinya penciptaan nilai tambah, lapangan kerja dan kekuatan ekonomi baru akan tercipta di central geografis Indonesia,” imbuhnya.
Untuk itu, pemerintah mengajak stakeholder dan masyarakat untuk berkontribusi bersama bahu-membahu mengusung transformasi ekonomi Indonesia ini .
Selain itu, Kementerian Bappenas juga telah mengusung tema pembangunan di 2023 yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Artinya di 2023 akan kami siapkan sebagai basis ataupun pondasi untuk kita mulai melakukan transformasi ekonomi indonesia paska covid-19,” bebernya.
Menurutnya upaya peningkatan produktivitas ini sangat penting karena paska covid-19 pihaknya melihat adanya luka perekonomian yang harus di obati dan tidak bisa dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun.
“Luka perekonomian atau yang kita sebut dengan effect scars adalahj luka yang harus kita obati bersama-sama terutama dari sisi produksi. Dan luka ini menyebabkan penurunan produktivitas perekonomian, produktivitas tenaga kerja, dan produktivitas capital,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :