Arah Kebijakan Kepala LKPP, Harus Transparan dan Bebas Korupsi
Arahan Presiden RI Jokowi, upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian bagi LKPP meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Konstruksi Media – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengungkapkan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), saat ini telah menjadi salah satu instrumen yang kuat untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi.
Akrab disapa Hendi menuturkan, untuk itu PBJP harus dilaksanakan dengan baik, transparan, dan bebas dari korupsi.
“Saya yakin jika belanja pemerintah dilaksanakan dengan baik, transparan dan bebas dari KKN, maka dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara,” terang Hendi dalam kegiatan Indonesian Procurement Forum and Expo (IPFE) di Bali, Kamis, (20/10/2022).
Dia menambahkan, di tengah pandemi covid-19 yang terjadi secara global sejak 2019, belanja pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan geliat perekonomian di Indonesia.
Ia mengingatkan Kembali arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian bagi LKPP, yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi). Selain itu mempercepat penyerapan APBN/APBD, memastikan proses pengadaan bersih dan jauh dari praktik KKN, dan mengupayakan efisiensi belanja pemerintah.
Hendi menegaskan, dalam menjalankan arahan Presiden RI tersebut selain dengan mereformasi kebijakan LKPP tentang kemudahan penayangan produk dalam Katalog Elektronik, LKPP saat ini menerapkan tiga arah kebijakan yang baru yang disebut dengan TOP Procurement.
“Arah kebijakan yang pertama Trusted dimana saat ini LKPP tengah membangun sistem pengadaan yang terpercaya; kedua Open dimana LKPP selalu berkomitmen untuk membangun sistem pengadaan yang terbuka; dan terakhir Participative dimana LKPP selalu berupaya untuk mendorong keterlibatan pelaku UMK-Koperasi dalam PBJP,” terang Hendi menambahkan.
Baca Juga : Kepala LKPP Sebut Kolaborasi Kunci Kepemimpinan Strategis
Kembali dia menuturkan, saat ini LKPP tengah menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Parang/Jasa Pemerintah dan menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa, yang didalamnya akan mengakomodir kewajiban belanja melalui Katalog Elektronik.
Hendi melaporkan dalam kegiatan tersebut, bahwa jumlah produk yang tayang dalam Katalog Elektronik sampai 10 Oktober 2022 sebanyak 1.516.325 produk.
“Tentunya saat ini kita (pemerintah) bukan lagi berlomba untuk menayangkan produk, namun juga kita harus berlomba untuk melakukan belanja dalam Katalog Elektronik,” imbuhnya.
Hendi optimistis bahwa perekonomian di Indonesia akan tetap tumbuh positif. Hal tersebut ditunjukan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang mampu melampaui negara-negara maju di dunia.
“Pertumbuhan ekonomi yang saat ini dirasakan oleh Indonesia merupakan salah satu kerja keras bersama antara pemerintah dan masyarakat yang senantiasa berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri, untuk itu saya berterima kasih kepada panjenengan semua atas komitmennya,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, pada Senin, (10/10/2022), Kepala LKPP Ke-5 Abdullah Azwar Anas melakukan serah terima jabatan kepada Kepala LKPP ke-6 yang baru saja dilantik Hendrar Prihadi di Gedung LKPP.
Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Kepala LKPP tersebut ditandai dengan penandatangan dan penyerahan Memorandum Pelaksanaan Tugas oleh Plt. Kepala LKPP Sarah Sadiqa kepada Hendrar Prihadi selaku Kepala LKPP ke-6 Periode 2022-2027.
Dalam sambutannya, Abdullah Azwar Anas berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan pegawai LKPP atas kinerja dan kontribusinya mendukung dan mencapai target satu juta produk Katalog Elektronik sesuai dengan amanat Bapak Presiden.
“Mudah mudahan apa yang telah dikerjakan bersama dapat dilanjutkan dengan Kepala yang baru,” ungkap Azwar Anas.
Anas meyakini dengan pengalaman yang dimiliki Kepala LKPP saat ini dapat meningkatkan produktifitas LKPP dan mencapai target yang diarahkan oleh Presiden dan dapat menghasilkan kebijakan yang strategis sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Baca Artikel Selanjutnya :
