Konstruksi Media – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI membahas tentang Rencana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Otorita IKN pada tahun 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (06/02/2023).
Bambang menyampaikan progres kerja yang saat ini dalam tahap persiapan dan pembangunan, meliputi pembentukan organisasi kerja, koordinasi pembangunan fisik, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan BMN, pending issue, dan lain-lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
“Terkait rencana kerja Otorita IKN 2023 akan ada dua program, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis. Kami kira sebagai institusi baru ini cukup,” kata Bambang Susantono.
Ia mengatakan, sebagai organisasi Otorita IKN sudah mulai beroperasi. Ada tiga titik yang harus dikelola yakni Jakarta, Balikpapan dan di Basecamp (IKN).
Selain itu, kata dia, sebanyak 142 investor berminat investasi di IKN Nusantara, 90 di antaranya sudah menyatakan keseriusan.
“Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest. Hingga kemarin, hingga minggu lalu jumlahnya 142 investor, 90 kami kategorikan pihak serius,” kata Bambang.
Baca juga: KAI Gandeng BPKP Rampungkan Proyek LRT Jabodebek
Para Investor, kata Bambang, akan dilanjutkan dengan proses bisnis atau skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Rinciannya, 25 investor bergerak di bidang infrastruktur dan utilitas, 15 di sektor bidang edukasi, 14 di sektor jasa konsultasi, 10 di sektor perumahan.
Kemudian, 6 di sektor teknologi, 5 di sektor kesehatan, 9 di sektor mixed use dan komersial, 4 di sektor kantor BUMN dan swasta, 2 di sektor kantor pemerintahan. Untuk proyek KPBU untuk perumahan mencakup 184 towers.
Ia mengatakan, Summarecon menanamkan investasi sebesar Rp1,67 triliun atau US$ 109,26 miliar, Nusantara’s Consortium sebesar Rp30,8 triliun atau US$ 2,01 miliar dan Korea Land and Housing Rp8,65 triliun atau US$ 566,01 miliar.
“20% pendanaan akan dari APBN. 80% sisanya akan menggunakan skema-skema yang melibatkan swasta. Skemanya KPBU, bisa juga skema lain dengan swasta,” ucapnya.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit turut dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.
Sementara itu, Otorita IKN dihadiri oleh Wakil Kepala Otorita IKN Dhonny Rahajoe, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan Muji Budda’wah dan Direktur Pengawasan dan Audit Internal Agung Dodit Muliawan.
Baca artikel selanjutnya: