Basuki Hadimuljono Bakal Hadiri Penandatanganan MoU The HUD Institute dengan Universiti Kebangsaan Malaysia
Menteri PUPR juga bersedia menjadikan The HUD dan Mitra The HUD untuk menjadi Think-Tank (wadah pemikir) Kementerian PUPR.
Konstruksi Media – Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto menginformasikan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengizinkan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara The HUD Institute dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dilakukan di Gedung Auditorium PUPR, Jakarta, pada 29 Agustus 2023 mendatang.
Zulfi pun membagikan sejumlah foto pertemuan penting antara pimpinan Kementerian PUPR dengan perwakilan The HUD Institute yang berlangsung Kamis pagi (13/7/2023) tadi.
Selain penandatanganan MoU, akan dilakukan juga Forum Grup Discussion (FGD) dengan UKM di Gedung Auditorium Kementerian PUPR dalam rangka perayaan Hari Perumahan Nasional (Hapernas).
“Bapak Menteri mengizinkan pemakaian Gedung Auditorium Kementerian PUPR sebagai tempat penandatanganan MoU HUD dengan UKM & FGD dengan Tema Urban Housing pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023,” kata Zulfi dalam keterangan tertulisnya diterima Konstruksi Media di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Tidak hanya mengizinkan pemakaian gedung, menurut Zulfi, Menteri Basuki juga akan menyaksikan penandatangan MoU, bahkan akan memberikan kata sambutan.
Di sisi bersamaan, Zulfi juga menyampaikan permohonan izin tim UKM Malaysia untuk mengunjungi Research Centre (RC) Perumahan dan Permukiman, Sumber Daya Air (SDA) dan Jalan & Jembatan di Bandung, Jawa Barat.
“Bapak Menteri PUPR bersedia hadir pada acara tersebut untuk menyaksikan penandatanganan MoU dan sekaligus memberikan sambutannya. Bapak Menteri juga setuju dan mengizinkan untuk tim UKM berkunjung ke RC-nya Kementerian PUPR di Bandung,” ucapnya.
Selain itu, Menteri PUPR juga bersedia menjadikan The HUD dan Mitra The HUD untuk menjadi Think-Tank (wadah pemikir) Kementerian PUPR, khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat dan Pembangunan Perkotaan.
“Bapak Menteri mengarahkan agar HUD & Mitra kerja berkolaborasi dengan Ditjen Cipta Karya dan BPIW melalui Ditjen Perumahan dan Menteri PUPR mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh HUD & UKM pada masa mendatang (Pascapenandatanganan MoU),” tutur pria asal Sumatra Barat (Sumbar) itu.
Sementara, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mendukung penuh kolaborasi The HUD Institute dengan Universiti Kebangsaan Malaysia.
“Adalah masalah Perumahan-Permukiman-Perkotaan akan dibahas bersama DJCK-BPIW-DJBM-Bappenas dengan PIC DJP dan support dari UKM yang memiliki kompetensi dan pengalaman serta pengetahuan yang dalam pengembangan Greater Kuala Lumpur,” kata Iwan.
Baca juga: The HUD Institute Bahas Strata Title Saat Rapat dengan Universitas Kebangsaan Malaysia
Diketahui, The HUD Institute dengan UKM akan membahas isu-isu strategis, salah satunya di sektor perumahan perkotaan wilayah aglomerasi di Malaysia seperti Melaka, Penang, dan Johor Baru dalam hal Strata Title dengan melibatkan para pakar.
Strata Title adalah hak milik atas satuan rumah susun. Hal tersebut juga merupakan hak kepemilikan bersama atas sebuah kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi serta hak bersama atas ruang publik. Artinya, di ruang pribadi (unit apartemen), si pemilik tidak terikat peraturan. Sementara di ruang ruang publik, dia terikat peraturan, karena ruang publik milik semua penghuni.
Baca artikel lainnya:
