Basuki Hadimuljono ke Jajaran Kementerian PUPR: Jangan Main-main dengan Uang Negara!
Jangan main-main dengan uang negara, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Selalu hati-hati dalam melakukan tender dan selalu utamakan produk dalam negeri.
Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Kerja dalam rangka Evaluasi Paruh Waktu (Mid-Term Review) Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar jangan main-main dengan uang negara, terutama terkait pengadaan barang dan jasa. Tercatat realisasi keuangan Kementerian PUPR pada TA 2023 saat ini mencapai 28,54% dengan progres fisik sebesar 29,64%.
“Kita perlu lebih serius lagi untuk percepatan pembangunan, bukan hanya infrastruktur fisik tapi juga tata kelolanya. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang berani serta semangat yang sama dari semua jajaran untuk melaksanakan amanah ini,” kata Menteri Basuki dalam keterangannya dikutip Konstruksi Media di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Baca juga: Menteri Basuki Dampingi Kaisar Jepang Naruhito Kunjungi Balai Teknik Sabo di Yogyakarta
Menteri Basuki kembali mewanti-wanti bawahannya untuk selalu berhati-hati terkait anggaran, karena Kementerian PUPR diberi anggaran yang tidak kecil setiap tahunnya.
“Jangan main-main dengan uang negara, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Selalu hati-hati dalam melakukan tender dan selalu utamakan produk dalam negeri, jangan sembarangan impor,” ujar Menteri Basuki.
Tercatat dari 7.564 paket pekerjaan pada TA 2023, sebanyak 4.774 paket sudah terkontrak, sedangkan 2.790 paket belum terkontrak.
“Pada program padat karya, rencana alokasi anggarannya sebesar Rp15,07 triliun dengan target serapan 785.000 tenaga kerja. Saat ini sudah terealisasi Rp6,37 triliun atau 288.182 tenaga kerja. Masih perlu kita percepat pelaksanaannya khususnya agar bisa membantu produktivitas masyarakat pedesaan,” kata Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah.
Sedangkan pada segi pengawasan, semua pimpinan unit organisasi diimbau untuk mempercepat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit/pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK.
Baca juga: Bahas 10th World Water Forum 2024, Menteri Basuki-Jepang Kerjasama Bilateral di Madrid
“Kepada semua pimpinan tolong fokus terhadap percepatan tindak lanjut temuan, terutama temuan yang berulang. Jika ada temuan di suatu daerah, infokan juga kepada daerah lainnya agar kesalahan yang sama tidak terulang di daerah yang berbeda,” kata Inspektur Jenderal T. Iskandar.
Acara ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Balai Besar/Balai, serta para pejabat administrator bidang program dan evaluasi di lingkungan Kementerian PUPR.
Baca artikel lainnya:
