Konstruksi Media – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tahun 2023 perencanaan program kerja infrastruktur akan difokuskan pada tiga hal, yakni untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, fokus pada OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi) dan program prioritas.
“Kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia Maju,” kata Menteri Basuki Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PUPR Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Menteri Basuki mengatakan penanganan jalan rusak di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang tengah dilakukan menjawab aspirasi petani jeruk di Kabupaten Karo.
“Inilah yang dimaksudkan menghubungkan jalan nasional ke jalan produksi. Hal-hal seperti inilah yang harus dipriroitaskan salah satunya selain menghubungkan ke kawasan industri. Sehingga apa yang kita lakukan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan, upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) dan perencanaan yang berkualitas. “Jadi tidak asal mengusulkan program. Pengawasan juga harus lebih ketat untuk menjamin kualitas,” ucap dia.
Menurut Basuki, fokus pembangunan kedua yang akan dilakukan Kementerian PUPR adalah memberikan perhatian lebih besar pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi atau disingkat OPOR.
Baca juga: Hutama Karya Incar Proyek IKN Senilai Rp35,4 Triliun
“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan, tidak hanya dioperasikan tetapi juga dipelihara seperti pasar-pasar yang sudah dibangun Kementerian PUPR,” kata Basuki.
Selanjutnya, kata dia, optimalisasi untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. Sebagai contoh, menurut Basuki, jika telah dibangun infrastruktur penyediaan air baku berkapasitas 200 liter/detik dan sekarang baru dimanfaatkan 50 liter/detik, maka jangan bangun lagi yang baru, optimalkan dulu yang ada tersebut.
“Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula, seperti rehabilitasi irigasi untuk kembali meningkatkan intensitas tanam,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan, fokus ketiga Kementerian PUPR sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memprioritaskan dukungan terhadap 118 kawasan yang dikembangkan pada tahun 2023.
“Jangan lupa kita juga diarahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk membantu penanganan kemiskinan ekstrem, melalui pembangunan sarana prasarananya seperti rumah layak huni dan sanitasi,” ujarnya.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, sejak triwulan IIII tahun 2020 realisasi investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih besar dari realisasi investasi di Pulau Jawa, dengan jumlah investasi di luar Jawa sebesar 52% dan 48% di Pulau Jawa yang menyerap 1,2 juta tenaga kerja pada 2021.
“Hal ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang masif oleh Kementerian PUPR pada masa Pemerintahan awal Presiden Jokowi,” ujarnya.
Baca artikel selanjutnya:
