Ekonomi Belum Stabil, Kok Pemerintah Bangun IKN?
Ibu kota bukan milik sekelompok orang tapi milik seluruh rakyat Indonesia.
Konstruksi Media – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, anggapan pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketimbang kondisi ekonomi masyarakat tak tepat. Menurut dia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ,” kata Edy dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).
Edy mengatakan, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan ekonomi hijau dan melanjutkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023.
“Sudah jelas dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran,” ucap Edy.
Menurut Edy, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp414,1 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Contohnya, kata Edy, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp8,8 triliun.
Baca juga: Hutama Karya Buka Ruas Tol Pekanbaru dan Bengkulu
“Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng,” ucap dia.
Edy mengatakan, selain fokus pada ekonomi, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan IKN dengan alokasi anggaran sebesar Rp46 triliun.
“IKN itu bagian dari pembangunan infrastruktur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi,” ujar Edy.
Ahli Planologi Jilal Mardhani mengatakan, alasan perpindahan ibu kota masih belum jelas dan dijelaskan mengapa harus pindah. Menurut dia, alasan harus bisa diterima semua masyarakat tak hanya untuk sekelompok orang.
“Ibu kota bukan milik sekelompok orang tapi milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Jilal dalam diskusi dengan tema Ibu Kota Pindah untuk Siapa? di Kantor INKINDO, Benhil, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2022)
Ia mengatakan, merencanakan sesuatu tanpa memahami hal yang memengaruhi dan dipengaruhi adalah sebuah kekonyolan. Perencanaan setiap ruang kota, kata Jilal, selalu ditujukan untuk mengatasi persoalan yang ada.
“Agar tak berulang lagi di masa yang akan datang. Setidaknya dapat mencegah masalah yang kini tak mungkin tertangani lagi, terulang kembali pada ruang kota baru yang ingin dikembangkan,” ucapnya
Baca artikel selanjutnya:
