Jokowi Buka Peluang Perusahaan Jepang Investasi di IKN Nusantara
Jokowi merujuk data Dana Moneter Internasional (IMF) yang memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2023 dan 5,1 persen tahun depan.
Konstruksi Media – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang perusahaan Jepang untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut diutarakan saat menghadiri pertemuan berformat CEO Meeting dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang di sela-sela KTT G7 di Hiroshima, Minggu (21/5/2023).
“Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan senang bekerja dengan Jepang karena kualitasnya bagus, tetapi mengharapkan harganya lebih kompetitif,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan secara daring mengenai pertemuan tersebut, Senin (22/5/2023).
Ia mengatakan, untuk menarik minat investasi Jepang pada sektor prioritas, seperti hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan IKN. Presiden Jokowi, kata dia, meyakinkan perusahaan Jepang bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, Indonesia termasuk salah satu yang tahan dari ketidakpastian itu.
Menurut Retno, Jokowi merujuk data Dana Moneter Internasional (IMF) yang memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2023 dan 5,1 persen tahun depan.Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan G20.
Baca juga: PLTS Nusa Penida Konsisten Pasok Energi Bersih Kelistrikan di Bali
“Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan. Terdapat komitmen kuat dari pemerintah untuk terus meningkatkan iklim investasi dan daya saing,” ucap Retno.
Menurut dia, pemerintah Jepang menunjukkan komitmen dalam mendukung kerja sama investasi dengan kehadiran Penasihat Perdana Menteri Jepang Masafumi Mori dalam CEO meeting tersebut. Kegiatan itu diikuti oleh dua lembaga keuangan Jepang (JICA dan JBIC), empat asosiasi pengusaha Jepang (JETRO, JIBH, JBC, J-CODE), dan 24 perusahaan.
Pertemuan tersebut menghasilkan lima nota kesepahaman (MoU) antara Otorita IKN dengan JICA, JBIC, JIBH, JCODE, dan UR, dan 24 dokumen yang menyatakan komitmen awal kerja sama (LoI) antara Otorita IKN dengan perusahaan-perusahaan Jepang.
Baca artikel selanjutnya:
