Kepala BIN Budi Gunawan Angkat Suara Soal Pembangunan IKN
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan memberikan respons soal pembangunan IKN Nusantara.
Konstruksi Media – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan angkat suara soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut dia, hal tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.
Budi Gunawan mengatakan, persoalan terpenting terletak pada bagaimana meminimalisir dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya di masa mendatang setelah pindah.
“Berbagai dampak tersebut tentu akan memiliki korelasi signifikan terhadap aspek keamanan dan pertahanan di masa depan, terutama di kawasan sekeliling ibu kota negara baru,” kata Budi Gunawan mengutip keterangan pers, beberapa waktu lalu.
Proses pembangunan IKN, kata dia, perlu melakukan langkah antisipatif, mulai dari pilihan model pembangunan, pendekatan, dan pelaksanaannya. Selain itu, harus meyakinkan semua pihak bahwa pemindahan ibu kota negara adalah demi kesejahteraan rakyat.
“Selama ini ada beberapa pilihan konsep pembangunan yang telah diterapkan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Misalnya, model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi tinggi,” ucap Budi.
Menurut dia, model ini menuntut syarat adanya kondisi politik yang stabil agar mampu menarik para investor baik asing maupun dalam negeri berinvestasi dalam berbagai kegiatan perekonomian, sehingga terciptalah lapangan kerja secara luas.
“Model pembangunan ini pernah diterapkan pada era Orde Baru. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan bisa menekan angka pengangguran karena meningkatnya lapangan pekerjaan,”ujar dia.
Namun, kata Budi, karena menuntut jaminan stabilitas politik, maka kehidupan demokrasi surut dan organisasi masyarakat sipil kurang berperan, semuanya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah.
Baca juga: Jokowi Sebut Pembangunan IKN Nusantara Butuh Rp466 Triliun
Menurut dia, proses pembangunan IKN, perlu melibatkan peran swasta. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di tengah masa pandemi seperti sekarang ini.
“Pemerintah juga menyadari bahwa peran swasta tidak harus menggunakan logika ekonomi saja, dalam arti mengedepankan motif laba,” kata Budi.
Budi mengatakan, sejak awal harus menyadari bahwa pembangunan IKN adalah untuk kepentingan pemerataan pembangunan, melibatkan masyarakat sekitar, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial.
“Hampir 60% penduduk di Indonesia tinggal dan bermukim menetap di pulau Jawa. Sementara di Sumatera yang luasnya sekitar 3 kali lipat pulau Jawa jumlah penduduknya 17,31%,” ucap dia.
Ia mengatakan, Kalimantan jauh lebih luas dengan jumlah penduduk 5,81% dari total jumlah pendudukan Indonesia. Komposisi demografis semacam itu, kata Budi, sudah tentu mempunyai implikasi terhadap intensitas pembangunan sosial ekonomi juga lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Akibatnya Jakarta secara ekologis bebanya sangat berat, dilanda banjir yang kronis, kemacetan parah yang sulit diurai, polusi tinggi, dan semakin sulitnya penyediaan air bersih,” ujar Budi.
Baca artikel selanjutnya:
