MTI: Potensi Pendapatan dari Penunggak Pajak Motor Capai Rp180 Triliun

Konstruksi Media – Beberapa waktu lalu fokus perhatian pemerintah dan masyarakat tertuju pada permasalahan tingkat polusi Jakarta menjadi yang terburuk di dunia. Seluruh media nasional dan internasional menyoroti hal tersebut.

Dikutip dari pemberitaan CNBC Indonesia, 28 Agustus 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa sumber pencemaran polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya yaitu berasal dari kendaraan dengan kontribusi 44%, lalu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 34%, dan sisanya adalah lain-lain, termasuk dari rumah tangga.

Meneruskan laporan Warta Ekonomi, 13 April 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah mengeluhkan adanya kemacetan lalu lintas di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan transportasi massal terlambat 30 tahun.

Dari dua poin di atas, terlihat bahwa kerugian akibat kemacetan lalu lintas tidak saja mengakibatkan mobilitas yang tidak produktif, tetapi juga menjadikan polusi udara yang buruk, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis.

Dikumpulkan dari berbagai sumber menyebutkan angka kerugian ekonomi per tahun akibat kemacetan lalu lintas di Jabodetabek sebesar Rp71,4 triliun, dengan pemborosan penggunaan BBM selama macet 2,2 juta liter per hari dan nilai waktu yang hilang (lost time) adalah sebesar 6 juta orang-jam per hari.

Data dan fakta yang diperoleh dari STRAMP (The Study on Integrated Transportation Master Plan–2002), JAPTRAPIS (Jabodetabek Public Transportation Policy Implementation Strategy–2010) dan JUTPI 2 (Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration 2–2018), menunjukkan angka penurunan presentase penggunaan angkutan umum di Jabodetabek dari 70,3% (2002), turun ke 27% (2010) dan turun lagi ke 12,25%.

Semakin berkurangnya penggunaan angkutan umum masyarakat ini disebabkan oleh menurunnya keandalan layanan angkutan umum. Jika angkutan umum tidak lebih baiik dari kendaraan pribadi, maka angkutan umum tidak akan menjadi pilihan.

Sementara itu, untuk membangun transportasi umum massal yang andal seperti BRT (bus rapid transit), LRT (light rail transit) dan MRT (mass rapid transit), membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Yang terakhir pembangunan LRT Jabodebek membutuhkan biaya sebesar Rp673 miliar per kilometer. Sedangkan untuk membangun sistem BRT membutuhkan biaya sebesar Rp10 miliar–Rp194 miliar per Km.

Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Dr. Drs. Rivan A Purwantono, MH, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Keselamatan Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan data bahwa sampai dengan Desember 2022, terdapat 40 juta kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Jumlah itu sekitar 39% dari 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat.

Jika seluruh pemilik kendaraan taat bayar pajak, potensi pendapatan yang diterima daerah seluruh Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp180 triliun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat keharusan untuk mengalokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

“Dengan potensi PKB mencapai Rp180 triliun per tahun dan ada keharusan minimal 10% terkait pengembangan transportasi umum. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berpandangan bahwa alokasi sekira Rp18 triliun itu cukup untuk masterplan dan juga bisa menjadi modal badan nasional integrasi angkutan umum sebagaimana yang digagas presiden tempo hari,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

”Atau jika digunakan untuk pembangunan BRT yang paling sederhana bisa untuk membangun 1.800 km, dan apabila digunakan untuk pembangunan LRT sekelas LRT Jabodebek, maka akan terbangun 27 km jaringan layanan LRT,” ujar Tory lagi.

Dengan demikian, pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum terbayarkan merupakan potensi tambahan untuk pendapatan daerah. Jika mampu dioptimalkan penagihannya, pendapatan itu cukup memadai, terutama untuk pengembangan masterplan nasional dan good governance penyelenggaraan angkutan umum.