Konstruksi Media – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan para ahli konstruksi harus berperan aktif dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Menurut dia, banyaknya korban saat gempa bumi merupakan akibat struktur bangunan yang tak tahan gempa.
“Bukan gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka dalam setiap kejadian, tapi akibat tertimpa bangunan,” ucap Dwikorita dalam webinar yang diselenggarakan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Minggu (30/1/2022).
Ia mengatakan, dinamika kegempaan yang tak menentu, ditambah dengan tata ruang dan penataan kawasan lingkungan dapat memperburuk akibat yang ditimbulkan gempa bumi. Berdampak lebih buruk jika masyarakat tak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengatisipasi dan menghadapi bencana.
“Contohnya, saat gempa magnitudo (M) 6,6 di Kabupaten Pandeglang, Banten yang terjadi 14 Januari 2022,” ujar Dwikorita.
Dalam gempa tersebut, kata dia, terjadi kepanikan masyarakat dan kerusakan bangunan yang cukup parah. Realitas tersebut memperlihatkan Indonesia belum siap jika gempa besar mengguncang.
Baca juga: PUPR Tingkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dwikorita mengatakan, gambaran sikap panik membawa pesan tersendiri, khususnya bagi para stakeholder, para asosiasi profesi bangunan, dan kementerian/lembaga terkait. Menurut dia, perlu pemahaman kewilayahan, terutama yang berpotensi menjadi wilayah terdampak. Diikuti dengan perencanaan dan konsep pembangunan yang sudah memperhitungkan risiko potensi dampak akibat bahaya gempa bumi.
“Hasil kajian BMKG, selain karena lokasi yang berada di atas lapisan tanah dengan klasifikasi jenis tanah lunak (SE) juga karena konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar tahan gempa,” ujarnya.
Dwikorita mengatakan, gempa Banten sebagai alarm, sehingga usaha kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi secara struktural maupun kultural terhadap bencana gempabumi dan tsunami perlu terus ditingkatkan. Partisipasi aktif dari kelima unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, pihak swasta/industri, komunitas, dan media) menjadi kunci dalam manajemen bencana di Indonesia.
Menurut Dwikorita, HAKI sebagai organisasi yang menaungi para ahli konstruksi Indonesia diharapkan turut menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Perlu dibangun pemahaman memperketat penerapan peraturan pembangunan bangunan tahan gempa di wilayah atau zona yang berpotensi terdampak.
“Saya berharap HAKI bisa turut bersinergi dan berkolaborasi memberikan rekomendasi positif kepada pemerintah daerah, sehingga bisa dapat segera diintegrasikan dalam kebijakan-kebijakan konkret,” ujar Dwikorita.
Baca artikel selanjutnya:
