Pesan KSP, Proyek Makassar New Port Harus Dilayani Infrastruktur High Tech
![](https://konstruksimedia.co.id/wp-content/uploads/2021/06/download-10.jpeg)
Konstruksi Media – Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Febry Calvin Tetelepta mengungkapkan Makassar New Port (MNP) memiliki potensi yang luar biasa pada 2023 karena diperkirakan mampu melayani sebanyak 1 juta TEUs peti kemas.
Untuk itu, pihaknya meminta agar MNP ini dilayani infrastruktur high Technology, baik berupa jalan tol maupun jalur kereta. Infrastruktur ini menjadi salah satu kunci penting keberhasilan pengembangan pelabuhan di hub timur Indonesia tersebut.
“Akses jalan tol itu diperlukan meski hanya sepanjang 1,5 km. Jalan tol tetap menjadi urat nadi dari pelabuhan agar bisa terkoneksi dengan jalan arus utama. Itu penting dan kita harus dorong,” ujar Febry dalam keterangan tertulis yang dikutip, Senin (7/6/2021).
- DPW PAKKI Provinsi DI Yogyakarta Gelar Muswil
- Lazuardi Nurdin Kembali Terpilih Sebagai Ketum PAKKI
- Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
Dari keterangan Pemerintah Kota Makassar, ungkapnya, telah dilakukan penetapan lokasi (penlok) untuk pembangunan jalan tol menuju MNP. Selain itu, jelasnya, Pemkot Makassar juga akan menangani irigasi yang terdampak rencana jalan tol tersebut.
“Lalu kita juga sudah verifikasi bahwa irigasi itu bukan aset dari Balai Besar Wilayah Sungai di Makassar, tetapi merupakan aset pemerintah kota. Maka tadi Pemkot Makassar melalui Sekretaris Daerahnya mengatakan bahwa dia yang akan langsung menangani itu secara baik,” katanya.
Diakuinya, pelabuhan yang bakal dioperasikan oleh PT Pelindo IV tersebut bakal menjadi pusat industri kargo yang besar di Indonesia Timur.
Dia menilai posisi Sulsel atau Makassar merupakan hub yang strategis bagi semua komoditas regional Indonesia timur untuk keluar, baik itu ke Indonesia barat atau ke mancanegara.
Dia menjelaskan saat ini terdapat dua alur kepulauan laut Indonesia yang strategis yaitu ALKI II dan ALKI III yang masuk dalam wilayah BUMN operator kepelabuhanan ini. Hal itu membuat arus barang yang akan dilayani oleh Pelindo IV atau di Pelabuhan Makassar, baik ke Pasifik maupun ke Asia yang lain, merupakan sebuah peluang bisnis.
“Dan 1 juta TEUs peti kemas nanti itu tidak bisa dilayani hanya dengan sebuah infrastruktur yang biasa-biasa saja, gak bisa. Harus dilayani dengan sesuatu yang high tech, dengan infrastruktur yang bisa membuat konektivitas ini bisa berjalan dengan baik. Konektivitas yang dimaksud adalah bukan hanya di laut, tetapi juga di darat,” imbuhnya.
Karena itu, pemerintah mempersiapkan jalan tol yang terkoneksi dengan MNP. Tak hanya itu, perseroan juga mendorong agar jalur kereta api ini terkoneksi dengan MNP sehingga arus barang dari dan ke MNP bisa berjalan dengan baik.
Dia pun berharap MNP tidak hanya sekadar bermanfaat bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi alat penyokong ekonomi secara regional.
“Kita lihat Maluku yang menjadi lumbung ikan nasional. Di sana ada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP] dan ada kurang lebih 5 provinsi, yakni Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat maupun Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ini akan menjadikan MNP sebagai pelabuhan yang strategis. Di mana MNP tidak hanya sekedar melayani kebutuhan dan sirkulasi barang di Sulsel dan sekitarnya tetapi sekali lagi saya bilang, ini regional ya Indonesia Timur,” tandasnya. ***