PUPR Sebut Pembangunan Infrastruktur Prioritaskan Produk Lokal
Di masa Pandemi Covid-19 Pemerintah tidak menghentikan proses pembangunan infrastruktur yang berlangsung.
Konstruksi Media – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan di masa Pandemi Covid-19, terus berupaya keras untuk tidak menghentikan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pihaknya ingin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk belanja produk dalam negeri.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah dalam pembukaan Pameran MegaBuild Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, (16/6/2022).
“Pandemi Covid-19 kami tidak menghentikan proses pembangunan infrastruktur, akan tetapi kami mencari cara bagaimana dan terus bergerak untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik,” terang Zainal.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tersebut untuk membawakan pelayanan publik yang lebih baik melalui. Dia juga mengapresiasi seluruh stakeholder yang turut serta dalam pembangunan infrastruktur mulai dari badan usaha hingga pekerja konstruksi.
Baca Juga : Bangun SPAM, PUPR Tingkatkan Layanan Air Bersih
Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR di 2021 telah berhasil mengerjakan berbagai pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Dari mulai pembangunan bendungan hingga jalan tol.
“Di 2021 kami berhasil melakukan pembangunan bendungan sebanyak 48. Ini jumlah yang tidak biasa dan tentunya tidak mungkin kami lakukan tanpa kerjasama seluruh stakeholder dan ekosistem jasa konstruksi,” paparnya.
Selain bendungan, PUPR juga berhasil melakukan pembangunan 43 buah embung untuk irigasi, kemudian pembangunan jalan tol sepanjang 123 Kilometer (Km) dan 710 Km jalan baru.
Tak sampai disitu, urai Zainal, PUPR juga melakukan penataan kawasan kumuh sebesar 4.195 hektar, lalu 1.593 unit prasarana pendidikan, olahraga dan pasar, serta lebih dari 7.000 unit rumah susun dan 3.311 unit rumah khusus.
Lebih jauh, ia menjelaskan, ke depan tantangan jasa konstruksi akan lebih berat. Menurutnya, bukan hanya karena globalisasi yang salah satunya terbukanya persaingan pasar global, akan tetapi beberapa pengaturan di tingkat nasional juga mengalami perubahan.
Perubahan ini menjadi satu keniscayaan atas dinamika perubahan lingkungan akibat Pandemi Covid-19. Meski demikian, terangnya, pemerintah terus melakukan sejumlah perubahan yang bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan sederhana, sehingga akses terhadap pelayanan-pelayanan tersebut jauh lebih terjangkau.
“Banyak peraturan yang dirubah oleh pemerintah, ini dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tuturnya.
Kepada setiap pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi nasional, Kementerian PUPR berharap dapat meningkatkan kemampuan berusaha dan meningkatkan kompetensi dalam rangka memenangkan persaingan global.
“Kami sadari bahwa, pembangunan infrastrukturyang berhasil bukan hanya diukur dengan dimensi penyelesaian, tepat biaya, tepat waktu dan lingkup. Tetapi juga harus kita sadari dan kita dorong agar pencapaian tersebut, ditunjukkan dengan kinerja yang makin andal, makin baik untuk mewujudkan fungsi infrastruktur, dan juga kinerja untuk mewujudkan keselamatan dalam bekerja. Sehingga pada akhirnya infrastruktur-infrastruktur yang kita bangun bersama akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat yang kita layani,” urai Zainal.
Tak lupa, Zainal juga menjelaskan, pemerintah terus berusaha untuk memastikan seluruh rantai pasok industri konstruksi, mulai dari kelembagaan badan usaha konstruksi, tenaga kerja konstruksi, material dan peralatan, hingga teknologi dan lainnya.
“Tidak ada kata lain bahwa keberhasilan sesungguhnya milik seluruh ekosistem jasa konstruksi. Setiap upaya yang kita lakukan sekarang tentunya harus kita dukung bersama-sama, dengan kegiatan seperti ini kita dapat meningkatkan kemampuan, inovasi produk dalam negeri untuk bersaing global,” ungkapnya kembali.
Terakhir, dia menyampaikan pesan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengatakan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
“Kita belanja produk dalam negeri. Pesan dari pak Menteri PUPR, karena APBN yang dikumpulkan dari rupiah demi rupiah pajak yang dihasilkan dari masyarakat untuk dibelanjakan kembali produk dalam negeri. Karena kita tidak ingin membuang Rp1 APBN yang dikumpulkan dengan susah payah itu untuk kebutuhan impor,” tutup Zainal.
Baca Artikel Selanjutnya :
