Selama PPKM Darurat, Distribusi Logistik Lancar Tanpa Pungli

Konstruksi Media – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat distribusi logistik menjadi lancar. Bahkan,  pungutan liar (pungli) pun jadi nihil.

Hal ini diungkapkan, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto saat menanggapi imbas PPKM Darurat untuk pengusaha logistik.

Menurutnya, penerapan PPKM Darurat tidak menghambat jalur distribusi logistik di wilayah Jabodetabek, meski saat ini dilakukan perluasan penyekatan hingga 100 titik. 

• DPW PAKKI Provinsi DI Yogyakarta Gelar Muswil
• Lazuardi Nurdin Kembali Terpilih Sebagai Ketum PAKKI
• Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang

“Kendala distribusi logistik hanya terjadi saat awal PPKM Darurat diterapkan, karena adanya penutupan sejumlah ruas jalan di perbatasan wilayah,” ujar Mahendra kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, pendistribusian logistik menjadi lebih cepat karena jalanan kosong. Namun, ucapnya, pengusaha logistik mengeluhkan adanya biaya tambahan bagi karyawan dan sopir angkutan.

“Tapi jadi ada biaya tambahan saja untuk karyawan maupun drivernya untuk PCR,” ucapnya.

Diketahui, salah satu syarat agar bisa menembus penyekatan selama PPKM Darurat adalah harus membawa surat tanda registrasi pekerja (STRP), test PCR, maupun sertifikat vaksinasi.

Mahendra menyebut, PPKM Darurat juga membuat pungutan liar atau pungli yang biasanya dilakukan preman di jalan menjadi tidak ada. 

“Pungli berkurang, mungkin takut juga sama virus. Biasanya ke Jakarta Utara, ke pelabuhan itu bisa Rp 100 ribu satu truk, ada pungli di luar pelabuhan dan di dalam pelabuhan, tapi selama PPKM Darurat jadi tidak ada pungli,” paparnya. 

“Kalau bukan di pelabuhan, sekitaran Jabodetabek per truk punglinya bisa kisaran Rp 50 ribu sampai Rp 75 ribu. Ini hanya Jabodetabek saja, kalau di luar itu beda lagi,” sambung Mahendra. 

Meski memperlancar distribusi dan menghilangkan pungli, kata Mahendra, PPKM Darurat telah menekan pendapatan perusahaan logistik, karena secara volume pengiriman berkurang hingga 50 persen. 

“Sekarang itu hanya industri esensial yang bisa gerak, di luar esensial berhenti. Seperti elektronik, furniture itu berhenti, tidak ada orang yang beli juga. Jadi peredaran barang berkurang hampir 50 persen,” tutur Mahendra. ***