Walhi Angkat Suara Soal Pindah Ibu Kota ke Kalimantan
Mengapa peletakan lokasi ibu kota di Kalimantan Timur dan mengapa harus di putuskan secara terburu-buru?
Konstruksi Media – Manajer Kajian Hukum & Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Satrio Manggala mengatakan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di Jakarta.
“Justru yang saya khawatirkan adalah hanya memindahkan permasalahan yang ada Jakarta ke Kalimantan dan bisa menambah problematika baru,” kata Satrio dalam Diskusi Publik bertajuk “Pindah Ibu Kota untuk Siapa: Mengupas Dampak Pemindahan IKN” secara daring, Minggu (24/4/2022)
Ia mengatakan, beberapa lahan konsesi bekas pertambangan di lokasi calon ibu kota masih terdapat sekitar 95 lubang tambang yang perlu direklamasi. Menurut dia, bekas lubang tambang berbahaya dan tidak disarankan untuk menjadi tempat tinggal penduduk atau kawasan usaha perkotaan.
Baca juga: Gunung Raja Paksi Siap Pasok Baja untuk IKN Nusantara
“Tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya air di kawasan calon ibu kota berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwasanya baik air permukaan dan air tanah kurang mendukung ketersediaan air bersih,” ujar Satrio.
Selain itu, kata dia, soal konversi lahan hutan menjadi perkotaan dapat berdampak buruk pada beberapa habitat dan satwa. Satrio mengatakan, sebaiknya permasalahan Jakarta harus di selesaikan bukan ditinggalkan begitu saja. Menurut dia, keputusan menempatkan ibu kota ke Kalimantan Timur juga tanpa melalui partisipasi publik dimana UU no 3 tahun 2020 itu terbit dengan waktu pembahasan 42 hari.
“Bahkan pembahasan bersama masyarakat hanya sekitar 17 hari dan itu dianggap sangat singkat untuk penetapan UU. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah mengapa peletakan lokasi ibu kota di Kalimantan Timur dan mengapa harus di putuskan secara terburu-buru?” ucap Satrio.
Baca artikel selanjutnya:
