Alwahono : Safety Harus Jadi Prioritas di Pertambangan Demi Menuju Indonesia Emas
Pertambangan menjadi salah satu sumber devisa bagi negara. Maka, safety harus menjadi skala prioritas dalam operasi tambang.
Konstruksi Media, Jakarta – Sektor pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) menjadi salah satu sumber devisa bagi negara. Pada 2021, sektor ini membukukan angka Rp124,4 triliun. Nilai tersebut meliputi pajak, bea keluar, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di masa Pandemi Covid-19, komoditas batu bara bahkan menjadi salah satu primadona bagi pendapatan negara. Sebab di masa itu, harga batu bara justru mengalami kenaikan signifikan.
Menurut Direktur Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia (APKPI) Alwahono, Operasi tambang yang selama ini menjadi salah satu sumber income negara bahkan dunia, tidak mungkin tumbuh dengan baik apabila aspek keselamatan di pertambangan tidak terkelola dengan baik.
Sebab kecelakaan kerja yang terjadi akan memicu efek domino panjang yang pada gilirannya akan membuat usaha pertambangan akan mengalami kebangkrutan.
“Maka safety menjadi inti (core) dalam bisnis pertambangan. Sebab jika terjadi kecelakaan kerja, maka operasi pertambangan akan terhenti, dan itu menjadi suatu kerugian bukan hanya bagi perusahaan tambang itu sendiri namun jugan berdampak pada berkurangnya pendapatan negara,” kata Alwahono saat ditemui Konstruksi Media di sela-sela acara Seminar dan Musyawarah Nasional III APKPI 2024 yang berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor, Jumat (28/6/2024).
Seminar bertajuk Strategi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 itu dibanjiri peserta. Dari data yang diperoleh Konstruksi Media dari panitia, seminar yang menghadirkan para pembicara kredibel di bidang keselamatan pertambangan tersebut, dihadiri 720 peserta.
Terkait APKPI, sebelumnya saat memberikan sambutan, Alwahono mengatakan bahwa APKPI harus tetap eksis, tangguh dan dapat beradaptasi dalam segala kondisi, termasuk dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dan dalam rangka menuju Indonesia Emas.
“Indonesia adalah bangsa besar yang merupakan bagian dari dari komunitas global. Oleh karena itu, masalah SDGs tak dapat diabaikan begitu saja serta patut mendapat perhatian serius semua pihak termasuk insan pertambangan Indonesia,” kata Alwahono, Direktur APKPI periode 2020-2024.
Dikatakan, kelahiran APKPI merupakan jawaban dari keprihatinan dan keinginan untuk terwujudnya keselamatan pertambangan di Indonesia yang mencerminkan sinergitas antara 3 pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat atau dikenal dengan good corporate governance.
APKPI yang lahir pada 29 Nopember Tahun 2013 adalah tindak lanjut dari kesepakatan dan rekomendasi perusahaan-perusahaan Pertambangan Indonesia dalam Pertemuan Teknis Tahunan para Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Kepala Inspektur Tambang (KaIT) pada 27 November Tahun 2012 silam.
Di penghujung masa kepemimpinannya, Alwahono mencatat ada 56 Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan 7 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan total peserta mencapai lebih dari dua ribu orang. (Hasanuddin)
