Biaya Logistik Masih Tinggi, Ini Saran Untuk Pemerintah Soal Infrastruktur
Konstruksi Media – Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengungkapkan, biaya logistik di tanah air masih tinggi.
Kontribusi biaya logistik pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sebesar 24 persen, sehingga mengakibatkan Indonesia kurang bersaing dengan negara-negara lain.
Dia menjelaskan, berdasarkan The Global Competitiveness Index 4.0 2019, Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 ekonomi atau turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya.
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
- Joko Tri Raharjo, Direktur APKPI Periode 2024-2028
Untuk itu, pihaknya mengusulkan perbaikan kualitas infrastruktur jalan guna menurunkan biaya logistik.
“Selain perlu perbaikan kualitas infrastruktur jalan, Indonesia menghadapi tantangan peningkatan railroad density terkait wilayah yang luas. Efisiensi pelayanan juga perlu ditingkatkan baik untuk transportasi udara maupun pelabuhan,” ujar Setiadi dalam keterangan tertulis, Jum’at (13/8/2021).
Oleh karenanya, dia merekomendasikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi terhadap output, tetapi juga harus terhadap outcome dan impact.
“Seperti dalam pembangunan pelabuhan, orientasi seharusnya tidak hanya hasil fisik pelabuhan, namun juga terhadap volume barang yang ditangani, bahkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah,” ujarnya.
Sementara itu Setijadi menambahkan, pembangunan infrastruktur juga harus terintegrasi dengan program-program terkait lainnya, sehingga membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pihak, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian ESDM, serta perusahaan BUMN dan swasta.
Menurut dia, kolaborasi dan sinergi tersebut juga perlu melibatkan kementerian terkait produk atau komoditas, seperti Kemenperin, Kementan, dan KKP. Pemda setempat juga harus terlibat dalam upaya peningkatan daya saing produk/komoditas dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya.
“Perencanaan pembangunan infrastruktur, terutama logistik, seharusnya dituangkan dalam suatu rencana induk jangka panjang agar bisa menjadi acuan, baik bagi kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan biaya logistik Indonesia sebelas persen lebih mahal dari rata-rata biaya logistik dunia yang hanya 13 persen.
Erick menyebut biaya logistik Indonesia yang mahal disebabkan oleh fasilitas infrastruktur dalam negeri yang kurang memadai, sehingga infrastruktur BUMN tetap harus diperbaiki meski di tengah pandemi. ***
