DTKJ Serap 10 Kategori dari 756 data Pengaduan Transportasi Jakarta Saat Pandemi
Kontruksi Media—Selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Periode 2020-2023 berupaya menyerap aspirasi masyarakat di sektor transportasi. Berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat di tahun 2021 yang dihimpun DTKJ, ada 10 besar pengaduan masyarakat yang diidentifikasi pada sektor transportasi di DKI Jakarta.
Aspirasi masyarakat tersebut diserap melalui sejumlah kanal layanan pengaduan. Terdiri dari twitter, facebook, instagram, whatsapp, hingga diskusi yang dilakukan DTKJ. Hasilnya, dari 756 data pengaduan di sektor transportasi.yang dihimpun sepanjang tahun 2021, ada 10 besar kategori pengaduan.
Pertama, mayoritas masyarakat meminta dilakukan reaktivasi trayek bus Transjakarta yang nonaktif sejak awal pandemi. Dua, kemacetan yang terjadi di jalan protokol DKI Jakarta dan perbatasan kota. Hal ini disebabkan kepadatan jalan oleh pengguna kendaraan pribadi yang terus meningkat akibat relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat.
Tiga, lamanya headway menyebabkan penumpukan penumpang di dalam halte/stasiun. Pengguna transportasi publik mengeluhkan waktu tunggu armada transportasi yang cukup lama, ketidakjelasan informasi kedatangan dan di PIS serta aplikasi yang tidak sesuai.
Empat, masyarakat menilai tidak optimal penerapan jaga jarak pada moda transportasi publik akibat penumpukan penumpang. Lima, kurangnya kesadaran penerapan protokol kesehatan awak angkutan umum reguler. Banyak ditemui awak angkutan umum reguler tidak menggunakan masker. Malah membiarkan jumlah penumpang melebihi kapasitas sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang.
Enam, kebijakan dan jam operasional transportasi publik yang tidak konsisten, berubah-ubah dan kurang mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Penyebaran informasi juga dinilai cenderung tidak merata dan membuat masyarakat kebingungan. Tujuh, kenaikan tarif angkutan umum reguler sepihak. Kebijakan physical distancing yang membuat pengurangan dari daya angkut dan rendahnya pengawasan menjadi sebabnya.
Delapan, masyarakat DKI Jakarta juga menilai, adanya parkir liar pinggir jalan menimbulkan kemacetan dan gangguan arus lalu lintas. Terlebih parkir liar umumnya dikelola pribadi tanpa adanya persetujuan dan pengawasan dari Dinas Perhubungan daerah terkait. Sembilan, masyarakat melihat, praktik calo masih marak di sejumlah terminal besar di Jakarta. Calo Tiket tersebut kerap meresahkan masyarakat karena menjual tiket bus dengan harga tinggi.
Terakhir, keluhan yang dihimpun adalah kategori mengenai pro-kontra jalur sepeda. Keberadaan jalur sepeda dinilai meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pesepeda. Di lain sisi, sejumlah pihak menganggap bahwa jalur sepeda tidak esensial dan hanya menambah kepadatan.
Berikut persentase 756 data pengaduan yang dihimpun DTKJ Tahun 2021. Data ini berasal dari twitter, facebook, instagram, whatsapp, dan diskusi yang dilakukan DTKJ.
Lima Besar Aduan Masyarakat ke DTKJ Desember 2021
Selain 10 kategori pengaduan selama tahun 2021, DTKJ juga berhasil menghimpun lima besar kategori aduan masyarakat selama pandemi COVID-19 di bulan Desember 2021.
Pertama soal protokol kesehatan (prokes) di commuterline. Kapasitas commuterline memang hanya 45 % sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Nataru 2021/2022. Namun masyarakat mengeluhkan bahwa pembatasan kursi menjadi percuma karena pengguna yang berdiri tidak mengindahkan soal jarak . Malah, di luar stasiun harus antri jauh dan berjam-jam. Dengan demikian, masyarakat menilai tidak ada prokes di commuterline.
Dua, terjadinya kemacetan di jalan protokol DKI Jakarta dan perbatasan kota. Hal ini karena pengguna kendaraan pribadi semakin meningkat dengan adanya relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat. Tiga, masyarakat juga melihat adanya pelanggaran berulang yang dilakukan salah satu PO Bus AKAP. Penumpang yang naik dari Terminal Pulogebang, diturunkan tidak di tujuan melainkan di tengah jalan. Padahal penumpang telah membayar penuh.
Empat, masyarakat Jakarta juga mengeuhkan rute bus antarwilayah yang banyak belum dioperasikan kembali sejak kapasitas angkutan umum menjadi 100 %. Terakhir, masyarakat juga mengeluhkan tarif JRC yang tidak turun walaupun kapasitas sudah normal. Umum terlihat, awak angkutan umum reguler tidak memakai masker dan membiarkan jumlah penumpang melebihi kapasitas. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang
Persentase Pengaduan
Berikut 159 data pengaduan yang dihimpun DTKJ dari twitter, facebook, instagram, whatsapp, dan diskusi di bulan November – Desember 2021.***DENI
