Ini Rencana Hunian Bagi ASN di Ibu Kota Negara Baru
Konstruksi Media – Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Dedy Permadi mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyiapkan konsep hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Hunian itu terintegrasi dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di kawasan IKN di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurutnya, pembangunan KIPP IKN ini akan dimulai tahun 2022 yang terdiri dari gedung dan kantor pusat pemerintahan hingga kawasan permukiman.
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
- Joko Tri Raharjo, Direktur APKPI Periode 2024-2028
“Terdapat lima konsep desain perumahan yang akan dibangun di KIPP IKN,” ujar Dedy Permadi dalam diskusi virtual, dikutip Jum’at (1/10/2021).
Konsep pembangunan KIPP IKN ini, diantaranya akan melakukan optimalisasi lahan meliputi pemilihan lokasi, penentuan orientasi bangunan dan meminimalkan cut and fill lahan.
“Cut and fill lahan yaitu proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material tanah yang diambil kemudian diurug dan ditimbun di tempat lain,” kata Dedy.
Lalu, arsitektur perumahan yang berkelanjutan meliputi efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi material bangunan, pemanfaatan limbah, dan juga efisiensi operasional dan pemeliharaan.
Selain itu, desain perumahan yang berioritentas pada kesehatan (wellness) meliputi kualitas udara bersih, pemukiman hijau, dan juga aksesibilitas yang baik.
“Keempat, hunian yang aman dan tahan terhadap bencana. Jadi prinsip keempat ini kami akan membangun hunian yang aman dan tahan terhadap bencana terutama bencana alam,” ungkap Dedy.
Terakhir, ucapnya, menciptakan hunian pintar dengan memanfaatkan teknologi.
Menurutnya, hunian yang sehat dan nyaman juga harus didukung dengan teknologi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penghuninya.
Rencananya, total populasi masyarakat yang akan tinggal di KIPP IKN adalah sekitar 280.000 orang hingga 320.000 orang.
Karenanya dari total populasi tersebut, dibutuhkan sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan diisi oleh 3 orang sampai 4 orang per unitnya.
“Komposisinya yaitu 70 persen penduduk KIPP IKN itu adalah ASN, TNI dan Polri, sementara 30 persen lainnya yaitu masyarakat umum,” pungkas Dedy. ***
