INFOSertifikasi

Kembangkan Kompetensi Tenaga Ahli, Konsultan Diminta Go Internasional

Salah satu upaya yang dilakukan organisasi dalam mengembang kompetensi para anggotanya melalui lembaga sertifikasi.

Konstruksi Media – Konsultan nasional diminta untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga mampu menangani proyek-proyek internasional dan tidak hanya proyek nasional.

Melihat hal tersebut, Ketua DPN INKINDO masa bakti 2018-2022 Peter Frans mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan organisasi dalam mengembang  kompetensi para anggotanya melalui lembaga sertifikasi.

Akan tetapi, INKINDO saat ini hanya memiliki lembaga sertifikasi untuk badan usaha yakni LS INKINDO. Padahal untuk mengembangkan kompetensi tenaga ahli dibutuhkan lembaga sertifikasi profesi. 

“INKINDO memiliki lembaga sertifikasi yakni LS INKINDO, yang mensertifikasi badan usahanya. Yang menjadi problem yakni tenaga kerjanya. Untuk itu, lembaga sertifikasi profesi harus bekerja sama, badan usaha dengan tenaga kerja, sehingga kelangkaan dan pengembang terhadap tenaga kerja dapat diatasi,” kata Peter Frans disela-sela pembukaan Musyawarah Nasional ke-XII INKINDO di Westin Hotel Surabaya, Jawa Timur, Selasa, (6/12/2022).

Selain itu, dia berharap dengan memanfaatkan teknologi yang serba digital lembaga sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi tenaga kerja dapat cepat berkolaborasi. Sehingga pelaksanaan sertifikasi untuk para anggota dapat dilakukan dengan cepat, kompetitif dan segera.

Baca Juga:  Jadi Caketum INKINDO, Langkah Erie Jadikan Anggota Lebih Profesional

Baca Juga : Harapan Ketua DPP INKINDO Jatim Munas ke-XII Tahun 2022, Berjalan Kondusif

Tak sampai disitu, dalam mengembang kompetensi konsultan tentunya harus mampu bersaing di kancah internasional. Artinya tidak hanya di dalam negeri saja.

Menurut Peter Frans, untuk pekerjaan di sektor konstruksi sebenarnya neracanya positif. Contohnya sekarang semua proyek-proyek jalan tol, bendungan itu didalamnya terlibat konsultan nasional. Sementara, untuk keterlibatan konsultan asing banyak berada di proyek-proyek non konstruksi.

“Yang negatif itu (neracanya) konsultan non konstruksi, kalau konstruksi pasti positif. Semua proyek bendungan, jalan tol, bahkan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara itu konsultan nasional semua,” tutur dia.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan pemerintah selalu melibatkan semua pihak (stakeholder) lokal atau nasional, khususnya jasa konsultansi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan (tengah), Direktur Kelembagaan Pengembang Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud (kiri), dan Ketua Umum DPN INKINDO Peter Frans (kanan). Dok. Ist Komed

“Jasa konsultansi itu bukan hanya pelaku dari daerah lain misalnya Jawa atau Sumatera, akan tetapi kita ingin memberdayakan stakeholder lokal yang ada di Kalimantan maupun Kalimantan Timur,” ungkap Yudha.

Baca Juga:  Prof. ATM: Jika Kegagalan Konstruksi Dibiarkan, akan Menjadi Bom Waktu Kegagalan Bangunan

“Tentunya ini ada semacam prevelensi yang kita berikan Perpres maupun regulasi turunnya yang ada sudah mengamankan bahwa konsultan nasional kalau bekerja di IKN harus melibatkan konsultan lokal, dalam hal ini melaksanakan kerja sama operasi atau sebagai sub kontraknya ke depan,” kata dia menambahkan.

Dirinya berharap, ke depan pemerintah akan menyiapkan strategi untuk bisa mengangkat atau naik kelas konsultan, dari konsultan menengah menjadi konsultan besar. Tidak hanya itu, dirinya juga berusaha untuk meningkatkan konsultan kecil menjadi konsultan menengah.

“Tentunya ini bisa tumbuh bersama dengan strategi pemerintah melakukan pemaketan atau programming yang sesuai. Artinya kita beri kesempatan untuk konsultan menengah ini mendapatkan pekerjaan dulu, sehingga nanti dia (konsultan) punya pengalaman dan ke depannya modifikasinya bisa lebih menarik dan dapat berkompetisi dengan rekan-rekan dari daerah lainnya,” tandas Yudha.

Sebagaimana diketahui, dalam perhelatan Munas ke-XII INKINDO ini dilakukan dengan agenda utama yakni pemilihan Ketua Umum DPN INKINDO untuk masa bakti 2022-2026. Terpilih ketua umum nanti bakal menggantikan Ketua Umum DPN INKINDO saat ini yaitu Ir. H. Peter Frans masa bakti 2018-2022.

Baca Juga:  18-19 Oktober 2023, Vendor Antusias Hadiri FORA INKINDO Jateng di Semarang

Diharapkan dalam pelaksanaan Munas ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif, sehingga siapapun terpilih dapat mensupport program dan kegiatan Ketua Umum DPN INKINDO yang baru.

Adapun Munas tersebut terdapat empat calon , yang mana dapat keempat calon tersebut hanya satu yang akan terpilih menjadi Ketua Umum DPN INKINDO masa bakti 2022-2026, yakni :

1. Ir. H. Muhammad Dahir sebagai Ketua DPP INKINDO Sulawesi Selatan.
2. Imam Hartawan ST. MT sebagai Ketua INKINDO DKI Jakarta.
3. Ir. H. Syamsul Arivin, MP Ketua DPP INKINDO Kalimantan Selatan.
4. Ir. Erie Heryadi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan , Hubungan Internasional dan Pengembangan Pasar Luar Negeri (WKU PLN).

Baca Artikel Selanjutnya :

Related Articles

Back to top button