Konstruksi Media E-Magazine
Pembaca yang budiman berikut adalah majalah konstruksi media dalam bentuk elektronik. Kami menghadirkan dalam bentuk elektronik sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap kertas dan menjadikannya paperless.
Dalam bentuk elektronik ini juga dapat dengan mudah di baca oleh pembaca setia yang budiman di mana pun anda berada.
Selamat membaca…
Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi topik menarik. Berbagai pro dan kontra terkait IKN menghiasi ruang publik. Tahun 2023, sering disebut sebagai tahun politik, jelang pemilihan umum awal tahun 2024, kian memanaskan topik IKN. Dari sisi ekonomi, megaproyek pemerintahan Joko Widodo ini membutuhkan dana tidak sedikit. Dari sisi lingkungan juga tentu bisa memberikan dampak bagi Pulau Borneo.
Di tengah berbagai kritik, pemerintah tampak optimistis bahwa proyek IKN masih on track. Memasuki awal 2023 misalnya, pemerintah membuka tender baru untuk berbagai paket pekerjaan terkait pembangunan IKN. Terkait dengan kebutuhan yang sangat besar, pemerintah berharap agar pihak swasta terlibat aktif dalam mewujudkan ibu kota baru ini. Swasta terus didorong untuk berinvestasi ke IKN. IKN bisa dipoles dari sisi insentif perpajakan, payung hukum, status lahan, dan lain-lain.
Terkait dengan investasi, biasanya pelaku usaha berpikir sederhana, yaitu soal kepastian, kendati margin yang diperoleh relatif kecil. Margin kecil tidak masalah asal ada kepastian dalam proyek tersebut. Bicara tentang kepastian, maka akan terkait dengan aturan main, dari sisi legal, peraturan perundangan, dan lainnya. Bahkan, jika tidak ada kepastian, sudah bisa dipastikan investor swasta kurang tertarik masuk ke IKN kendati diiming-imingi margin jumbo.
Misalnya saja tentang status hak tanah di IKN. Status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL), bukan hak milik, tentu akan berbeda dampaknya bagi investor termasuk dalam kalkulasi investasi. Apakah ke depan, HGB, HPL itu bisa dinaikkan statusnya menjadi hak milik. Selain itu, durasi hak atas lahan juga menjadi pertimbangan investor. Tentu semakin lama durasi hak pengelolaan atas lahan dan bangunan kian menarik bagi calon investor. Ini juga sangat berpengaruh teratrik atau tidaknya investor menggelontorkan dananya ke ibu kota baru.
Oleh sebab itu, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang kemudahan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daya tarik minat investor.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur kemudahan investasi bagi pelaku usaha maupun investor potensial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Sebuah kabar baik, kendati semua pihak, khususnya investor, belum tahu apa isinya, apakah menarik atau masih juga belum mampu menjadi magnet bagi para pemilik cuan.
Tantang lainnya adalah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Berbagai lembaga kredibel, seperti IMF, Bank Dunia, dan lainnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini akan melambat. Hal ini juga mempengaruhi para investor untuk lebih hati-hati dalam memilih portofolio investasi. Investor akan memilih portofolio yang memiliki risiko lebih rendah. Kehati-hatian, kepastian, dan aman menjadi kata kunci para investor saat ini.
Jika IKN diibaratkan sebuah produk, maka pemerintah harus memoles produk ini sehingga diminati. Ketika banyak peminat, pemerintah tinggal menyeleksi para calon investor yang kredibel, memiliki track record bagus, dan memiliki komitmen sehingga akan memperlancar proses pengerjaan berbagai proyek IKN.
Semua berharap agar PP makin memperkuat daya tarik bagi sekaligus menepis keragu-raguan para investor yang sudah mengirimkan letter of intent (LoI) dan menyatakan minatnya untuk membenamkan uang di IKN Nusantara. Semua berharap agar kapal yang berlayar dari DKI Jakarta menuju Penajam Paser Utara berjalan lancar sehingga negeri ini memiliki ibu kota baru yang sudah menjadi cita-cita sejak lama. Hal ini untuk mencapai tujuan mulia, yaitu pemerataan pembangunan nasional sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Klik pada gambar untuk lanjut membaca
