Konstruksi Media – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau KRAS pada semester II tahun 2022 melakukan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Partisipasi publik akan didorong hingga porsi kepemilikannya menjadi 40% dari 20%. Sementara pemerintah susut menjadi 60% dari 80%.
“Rights issue ini dipakai untuk dana pengembangan usaha yang akan terjadi tanpa partisipasi pemerintah, harapannya publik akan mengambil porsinya tanpa partisipasi pemerintah,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam paparannya pada rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Selain KRAS, kata dia, lima emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana melakukan aksi korporasi rights issue pada semester II-2022. Kelima BUMN tersebut yakni PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).
Baca juga: Krakatau Steel Bakal Terbitkan Obligasi Wajib Konversi Seri B
Sebelumnya, KRAS berencana menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) seri B sebanyak-banyaknya Rp800 miliar. Obligasi ini memiliki tenor sejak tanggal penerbitan OWK seri B hingga 30 Desember 2027, yang wajib dikonversi menjadi saham baru perseroan pada saat jatuh tempo, melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement.
“Sehubungan rencana transaksi, perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS yang rencananya diselenggarakan pada 8 Juli 2022,” ucap manajemen Krakatau Steel dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6/2022).
Rencana penerbitan OWK seri B melalui mekanisme private placement ini sebenarnya telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 29 Juli 2021. Namun, penarikan OWK seri B belum bisa dilakukan KRAS karena ada beberapa persyaratan yang belum disepakati antara perseroan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pelaksana investasi.
Baca artikel selanjutnya:
