Negosiasi Buntu, Pemprov SulSel Bakal Eksekusi Lahan Proyek Kereta Api
Konstruksi Media – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah eksekusi jika negosiasi pembebasan lahan proyek kereta api trans Sulawesi masih buntu.
Hal itu dikatakan Sudirman saat memimpin rapat pembahasan lahan kereta api di Kabupaten Maros, Selasa (24/8) kemarin.
“Itu opsi terakhir (eksekusi lahan). Makanya saya minta seluruh masyarakat Maros dan Pangkep supaya ini didukung (upaya pemerintah),” ujar Sudirman dikutip pada Rabu (25/8/2021).
- Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
“Jika warga masih enggan menyerahkan lahannya untuk dibayar,” sambungnya.
Pembebasan lahan kini dibagi dalam beberapa koridor berdasarkan daerah yang diketuai oleh kepala daerahnya. Menurut Sudirman, pembagian per koridor dilakukan untuk memudahkan pemetaan.
Pemprov Sulsel mempersempit ruang yang menjadi konsen pemerintah. Yakni dengan melakukan pemetaan daerah yang belum tuntas, wilayah yang lahannya dengan sistem pembayaran langsung, serta konsinyasi. Tujuannya agar ada langka persuasif ke warga.
“Kita tidak mau ini tertunda lagi. Anggaran dari pemerintah Rp 10 triliun, sayang sekali kalau tidak terserap,” katanya.
Sudirman mengaku, progres kelanjutan proyek ini sebetulnya berjalan bagus. Hanya saja, kata Sudirman, tahapan pembasan lahan tidak mudah.
“Ada oknum yang memprovokasi warga untuk tidak mengambil dananya di pengadilan. Sehingga ada penolakan di lapangan,” ucapnya.
Padahal, kata Sudirman, dananya sudah dititipkan di pengadilan. Makanya, Pemprov Sulsel meminta ada pengawasan dari aparat penegak hukum.
Rencana awal, pembebasan lahan Pangkep-Maros sudah rampung sejak bulan Juni. Sayang, terpaksa harus molor lagi.
Kepala Balai Pengelolaan Perkeretaapian Sulsel Jumardi menambahkan, kendala lahan memang masih menjadi persoalan. Namun, kata Jumardi, saat ini sudah on progress.
“Di Kabupaten Pangkep misalnya, 98 persen lahan sudah dibayar. Sementara di Maros sudah 80 persen,” kata Jumardi.
Jumardi mengatakan, pihaknya fokus menyelesaikan pembebasan lahan dan pengerjaan hingga 60 Km hingga akhir tahun. Jalur tersebut dimulai dari Kecamatan Mandalle hingga Mandai dengan nilai kontrak Rp 2,9 triliun.
Sehingga diharapkan pada bulan Juni 2022, jalur tahap I sudah bisa beroperasi untuk pengangkutan barang dari Tonasa ke Pelabuhan Garongkong. Sekaligus persiapan untuk pengoperasian Barru – Maros.
“Operasional tahap pertama itu kita target 2022, sekaligus Maros-Barru kita target juga pertengahan tahun depan,” pungkas Jumardi.***
