Pemprov Sumbar Minta Pusat Segera Bayar Lahan Tol
Konstruksi Media – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi, mengatakan pihaknya berkomitmen melanjutkan proyek tol Padang-Pekanbaru. Salah satunya, Pemprov terus mendorong pemerintah pusat agar segera membayarkan ganti rugi pembebasan lahan.
Pasalnya, Mahyeldi mengaku belum mendapatkan surat resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penangguhan pembangunan proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial.
“Insya Allah nanti kita akan komunikasi, akan kita rapatkan, karena memang itu semuanya, bukan cuman Sumatra Barat saja tapi juga provinsi lain, kita juga belum dapat surat resmi,” kata Mahyeldi di Kantor DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021).
- Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
Lebih lanjut Mahyeldi menyebut, terkait penangguhan itu, selain tidak mendapat informasi resmi dari Kementerian PUPR baik melalui surat maupun lewat telepon, ia mengaku baru mendapat informasi dari pemberitaan media.
Sebelumnya, informasi soal penangguhan proyek diketahui dari surat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Nomor BM.08-P/598 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Prabumulih-Muara Enim dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin.
Dalam surat tersebut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, menyampaikan kepada Dirut PT Hutama Karya dalam suratnya tertanggal 16 Juli 2021. Isi Surat Danang ini dilandasi dengan isi surat Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR tertanggal 26 April tentang optimasi Pentahapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sampai 2024.
Kepala BPJT sebagai penguasa jalan tol di Indonesia memutuskan pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru sampai Sicincin. Sementara dari arah Pekanbaru hanya sampai Pangkalan saja. Sementara sisa ruas jalan tol sepanjang 144 Km yang membentang dari Kapalo Hilalang, Padang Pariaman ke Pangkalan, 50 Kota ditangguhkan sementara.
Kondisi yang sama juga terjadi pada seksi jalan tol Prabumulih – Muara Enim sepanjang 54 Km juga ditangguhkan pembangunannya. Tetapi ruas jalan tol Simpang Indralaya – Muara Enim Seksi Simpang Indralaya – Prabumulih sepanjang 65 Km tetap dilanjutkan.***
