Potensi Ganggu Mangrove, Proyek Tol Tanggul Laut Jateng Diprotes Ahli Kelautan
Konstruksi Media – Pakar Tsunami dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Hamzah Latief meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengkaji ulang proyek pembangunan jalan tol sekaligus tanggul laut Semarang-Demak. Pasalnya, jika itu dilanjutkan maka akan berdampak terhadap keberadaan hutan mangrove.
Hal itu disampaikan Hamzah dalam acara webinar Jakarta Tenggelam yang digelar Ikatan Alumni ITB, Selasa (10/8) malam.
“Tanggul laut yang tertutup permanen akan mengancam kehidupan tanggul alami itu. Masalah mangrove di Genuk, Sungai Babon, kalau ditutup (tanggul), akan mati,” ujarnya dikutip di Jakarta, Kamis (12/8/2021).
- Joko Tri Raharjo, Direktur APKPI Periode 2024-2028
- Alwahono : Safety Harus Jadi Prioritas di Pertambangan Demi Menuju Indonesia Emas
- Setengah Abad Wisma Sarana Teknik Terus Berkontribusi untuk Sektor ME di Indonesia
Ahli Kelautan itu mengatakan, keberadaan kolam retensi air tawar antara pantai dan tol sekaligus tanggul buatan itu juga akan mematikan hutan mangrove di sana. “Perlu ada sirkulasi air laut yang bisa suplai ke mangrove,” katanya.
Menurutnya, Semarang begitu cepat mengalami perubahan garis pantai dari 1990, 2000, 2010, dan 2019. Garis pantainya bisa mundur secara cepat hingga sejauh 1 kilometer.
Dia berharap rencana jalan tol sekaligus tanggul untuk ruas lain, yaitu Kendal-Semarang nantinya tidak mengancam hutan mangrove. “Teluk Semarang itu tempat pemijahan, kalau tidak ada, jangan lagi harap ada ikan di Laut Jawa,” tegasnya.
Diketahui, pembangunan jalan tol berbasis tanggul laut (Sea Dike) itu rencananya akan merelokasi lahan mangrove yang berada di sekitar seksi 1 Tol Semarang-Demak ruas Semarang-Sayung. Tercatat ada tiga lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi dengan total luas kurang lebih 46 hektare.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawan Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pengelola jalan tol semula merencanakan jalur ruas tol Semarang–Demak itu dibuat lurus. Ganjar menolak rencana itu karena akan menambah beban masalah penurunan tanah. Dia lalu mengusulkan perombakan desain ke Kementerian PUPR. “Itu melingkar sekaligus dijadikan tanggul untuk menahan (banjir) rob,” kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar menolak pemanfaatan area pesisir yang kering nantinya untuk bangunan. Dia ingin areanya dipakai untuk mengendalikan lingkungan seperti reservoir, dan menjadi produktif tanpa membebani lahan. Sekarang pada area yang kering itu muncul masalah hukum karena dulu lahan itu dianggap hilang oleh genangan air.
“Polemiknya bergeser pada hak kepemilikan warga di sana yang tanahnya dulu ada, lalu hilang, dan akan ada lagi, ini terkait dengan ganti rugi,” ucapnya.
Sebelumnya, pada Juni lalu Presiden Joko Widodo meninjau proyek Tol Semarang-Demak. “Keistimewaan Jalan Tol Semarang-Demak adalah multifungsi, selain untuk meningkatkan konektivitas, juga berfungsi sebagai pengendalian banjir rob,” kata Jokowi di laman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.***
