Proyek Tanggul Laut Terkendala Anggaran, Wagub DKI: Bukan Program Prioritas
Konstruksi Media – Pembangunan tanggul laut pesisir Jakarta saat ini terkendala anggaran. Pasalnya, alokasi terbesar APBD DKI Jakarta selama ini ada pada penanganan banjir.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau pembangunan tanggul laut di Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara pada Minggu (26/12) kemarin.
Ariza mengatakan, jika dibandingkan dengan penanganan banjir, pembangunan tanggul laut masih belum menjadi prioritas program Pemprov DKI. Itu pula, kata Ariza, yang menjadi kendala pekerjaan tanggul laut di pesisir Jakarta cukup lama terealisasi, di samping adanya kendala sosial.
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
- Joko Tri Raharjo, Direktur APKPI Periode 2024-2028
“Kita ini enggak pernah kurang menganggarkan banjir, kurang lebih Rp2 triliun menganggarkan banjir setiap tahun tidak kurang dari itu,” ujarnya dikutip pada Senin (27/12/2021).
Lebih lanjut Ariza menuturkan, terkait adanya alokasi anggaran jumbo untuk Dinas SDA, Pemprov DKI tidak otomatis mengalokasikan nilai besar dari APBD untuk pekerjaan tanggul laut. “Beragam pertimbangan cukup realistis. Seperti banjir merupakan bencana tahunan,” katanya.
Menurutnya, penanganan banjir sangat besar sehingga ia memahami alokasi terbesar Dinas SDA yaitu penanganan banjir dibandingkan dengan pembangunan tanggul laut.
“Itu memerlukan dana yang besar untuk pencegahan penanganan pengendalian banjir, juga di DKI Jakarta kita juga dibuatkan,” ungkapnya.
“Selain biaya untuk pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir termasuk yang paling besar,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pesisir Pantai pada Dinas Sumber Daya Air SDA, Putu Riska menyampaikan, total panjang tanggul laut Jakarta yaitu 46.212 meter.
Pembangunan tanggul laut dibebankan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air.
“Berdasarkan Kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara Tahap A Nomor HK.02.01-DA/661 dan Nomor 13 tahun 2020, maka pembagian kewenangan pembangunan tanggul sepanjang 46,212 km diberikan hanya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucap Riska beberapa waktu lalu.
“Porsi kewajiban swasta tidak masuk di dalamnya,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemprov mencari dana alternatif untuk membangun tanggul laut.
Pembangunan tanggul laut menjadi upaya penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan banjir rob yang dirasakan oleh warga pesisir.
Hal ini disebabkan pada Rancangan APBD DKI 2022 yang sudah disahkan DPRD, alokasi membangun tanggul laut hanya Rp104 miliar.
“Rp104 miliar ini memang sedikit, Pemda bisa mencari solusi non-APBD dana KLB (koefisien lantai bangunan) CSR ataukah kewajiban, bisa kalau gubernur-nya mau. Sebab, pembangunan tanggul ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat di pinggiran pantai Jakarta Utara,” ujar Ida.***
Diketahui, ada 12 lokasi pembangunan tanggul laut yang akan dibangun. Namun Pemprov DKI mendapat tujuh lokasi dengan total panjang sekitar 22 km dengan rincian sebagai berikut;
Kali Kamal Muara
Panjang trase 0,980 meter (m)
Yang sudah terbangun 0,570 m
Belum terbangun 0,410 m
Pantai Muara Angke
Panjang trase 2.270 m
Sudah terbangun 0.150 m
Belum terbangun 2.120 m
Kaliadem KBB, dan Kali Angke
Panjang trase 3,900 m
Sudah terbangun –
Belum terbangun 3.900 m
Pantai Mutiara
Pnjang trase 1.500 m
Sudah terbangun –
Belum terbangun 1.500 m
Sunda Kelapa
Panjang trase 4.660 m
Sudah terbangun –
Belum terbangun 4.660 m
Tanjung Priok
Panjang trase 7.330 m
Sudah terbangun –
Belum terbangun 7.330 m
Kali Blencong
Panjang trase 4.130 m
Sudah terbangun 1.582 m
Belum terbangun 2.548 m
