PUPR Beberkan Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi di IKN dan Libatkan Putra Daerah
Pembangunan IKN Nusantara berdasarkan arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya yakni pembangunan IKN memiliki konsep area hijau dan transportasi publik
Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan dalam pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dilakukan sebanyak lebih kurang 14 paket tender untuk pengerjaan tahap awal. Hingga 2024 mendatang, setidaknya dibutuhkan tenaga kerja konstruksi sebanyak 260.000 tenaga kerja konstruksi.
“Ini untuk pembangunan sarana dan prasarana yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Artinya ini (paket tender) untuk pembangunan saran dan prasarana, jadi untuk paket-paket yang besar belum dilakukan,” ungkap Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dedi Hatrifahrizal dalam diskusi yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran dalam perhelatan Indonesia Energy and Engineering 2022 Series, Jumat, (16/9/2022).
Dia menambahkan, dari paket-paket tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginginkan agar perusahaan nasional dalam negeri dapat berpartisipasi dalam pembangunan di IKN.
“Perusahaan nasional ini, seperti BUMN diharapkan dapat melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan penyediaan jasa lokal. Dan ini akan diatur juga pada saat melakukan tender-tender yang besar,” imbuhnya.
Menurut dia, untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi di IKN akan diatur dan diwajibkan untuk bekerjasama dengan penyedia jasa lokal.
Untuk pekerja konstruksi sendiri, kata Dedi, Kementerian PUPR juga telah melakukan mensosialisasikan yang dilakukan oleh balai-balai Kementerian PUPR yang berada di wilayah Kalimantan.
Baca Juga : Tingkatkan Kompetensi SDM, PUPR Latih 34 Ribu Tenaga Kerja Konstruksi
“Tahap awal, kami mensosialisasikan dengan Pemda Kalimantan Timur , mulai dari Kabupaten Provinsi, Pemerintah Daerah, sampai dengan Kecamatan. Untuk pendaftaran pekerja konstruksi di IKN bisa melalui Pemda (dalam hal ini bisa melalui Pemprov Kaltim di Dinas PUPR, atau di Pemda Kabupaten/Kota),” ungkap Dedi.
Dia mengatakan pembangunan IKN Nusantara berdasarkan arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo salah satunya yakni pembangunan IKN memiliki konsep area hijau dan transportasi publik.
Mengembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan juga autonomus untuk angkutan bus.
“Presiden Jokowi juga mengingkan pembangunan IKN berkonsep smart forest city, sehingga akan banyak hijaunya dan hutannya yang dikelola dengan teknologi modern,” tuturnya.
Selain itu, Presiden Jokowi, kata Dedi juga meminta keterlibatan putra daerah dalam Badan Otorita IKN
Pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur dalam setiap prosesnya untuk ikut dalam membangun, ikut dalam bekerja, dan ikut bersaing dalam lapangan kerja.
“Pemerintah akan membuat afirmasi warga lokal IKN. Salah satunya akan melibatkan partisipasi aktif dan menyerap tenaga kerja warga lokal dalam pembangunan di IKN,” ujar dia.
Pembangunan IKN juga nantinya tidak hanya terpusat pada sarana dan prasarananya saja, melainkan mengutamakan pembangunan SDM. Bisa dikatakan, pembangunan IKN merupakan momentum yang sangat penting dalam pengembangan SDM di Kalimantan.
Untuk diketahui, sampai 2024 pembangunan IKN setidaknya membutuhkan tenaga kerja konstruksi sebanyak 260.000 tenaga kerja konstruksi (TKK), dengan rincian 30.000 tkk di 2022, 123.000 TKK di 2023, dan 107.000 di tahun 2024.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi. Hal ini ebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia konstruksi yang terampil dan profesional.
Tercatat pada TA 2022, anggaran sebesar Rp649,3 miliar dialokasikan guna mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk penambahan pagu pada Program Dukungan Manajemen senilai Rp49,3 miliar. Dengan rincian anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp38,763 miliar dan penambahan belanja pegawai sebesar Rp10,6 miliar.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan mengatakan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menempati posisi kedua dalam capaian anggaran pada tahun 2022.
“Untuk progres keuangan dan fisik, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ada di peringkat kedua dengan capaian progres keuangan sebesar 53,39% dan progres fisik sebesar 56,91%,” ungkap Yudha bum lama ini.
Menurutnya, pada bidang pelatihan dan sertifikasi TKK, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menargetkan pelatihan dan sertifikasi TKK pada TA 2022 terhadap 56.090 orang dengan rincian 17.800 orang TKK Reguler, 9.300 orang TKK IKN, dan 28.990 orang TKK Vokasi.
“Capaian pelatihan dan sertifikasi TKK pada TA 2022 telah mencapai realisasi sebesar 61,6% atau sebanyak 34.652 orang, yang tediri dari 2.896 orang TKK Reguler, 1.535 orang TKK IKN yang dilaksanakan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah Jakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar, serta 30.221 orang TKK Vokasi,” imbuhnya.
Sementara, dalam penerbitan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang masih menjadi tantangan yaitu masih banyaknya LSP yang menunggu proses lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
“Dari 21 LSP yang telah memperoleh lisensi, baru 13 LSP yang beroperasi. Sehingga diperlukan upaya untuk mempercepat lisensi dan operasionalisasi LSP,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
