Sebelum Lengser, Jokowi Perlu Fokus ke Perumahan Rakyat
Seharusnya ada yang level di atas kementerian, minimal kemenko perumahan rakyat atau seharusnya lembaga independen sendiri.
Konstruksi Media – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu fokus menggenjot pengembangan dan pembangunan sektor perumahan rakyat, salah satu solusinya ialah memisah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar masing-masing otoritas dapat bekerja secara fokus dan optimal.
Diketahui, Presiden Jokowi akan lengser atau berakhir masa jabatannya sebagai RI-1 pada Oktober 2024 mendatang.
Menurut CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, ini merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk memisahkan antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat (PR).
Baca juga: Cawe-Cawe Politik dan Kementerian Super HUD
Ia berpendapat, sejauh ini Kementerian PUPR di era Jokowi lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, tidak diimbangi dengan pembangunan masif pada sektor perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Mungkin Jokowi fokusnya ke infrastruktur, oke. Tapi ini sudah waktunya kita pindah, pisah, infrastruktur sudah jalan, perumahan rakyat yang mikirin siapa nih, tidak ada,” kata Ali saat ditemui Konstruksi Media di Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (5/9/2023).
Di sisi bersamaan, kata dia, program hunian vertikal seperti rumah susun sederhana milik (Rusunami) bagi masyarakat menengah ke bawah disebutnya belum berjalan dengan baik.
“Paling Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tapi FLPP itu yang bangun adalah swasta, bukan pemerintah. Terus pemerintah membangun apa? Membangun swadaya tidak cukup,” tutur dia.
Ali pun mengkritisi menyoal road map dan blueprint perihal perumahan rakyat, disebutnya tidak ada di Indonesia. Jadi, publik hanya bisa melihat perumahan dan project-nya saja. Akan tetapi, tidak ada dari sisi perencanaan dan pengembangan kota.
“Coba bisa kita tanyakan PUPR ke depannya mau ke mana, semisal dibangun lalu ujungnya apa? Menyejahterakan itu hanya wacana, tidak ada blueprint dan road map-nya, permasalahannya masih kompleks dan itu belum terselesaikan sampai saat ini. Sudah 78 tahun merdeka ini belum terselesaikan.” ujar dia.
Ali pun mendorong perlunya pembentukan semisal Kementerian Perumahan Rakyat, agar ada pembantu presiden yang fokus terhadap target pembangunan rumah untuk rakyat, termasuk hunian perkotaan lainnya.
Baca juga: Aguan Cs Tanam Investasi di IKN Nusantara Rp20 Triliun
Di sisi bersamaan, ia menyoroti keberadaan rusun bukan komersial untuk MBR dan masyarakat menengah malah disewakan. Backlog pun masih tinggi, sulit dikejar, padahal masyarakat banyak yang membutuhkan rumah.
“Menengah ke bawah kita bantu, tetapi kan ada batasnya. Kita bantu menengah ini yang kaum pekerja mungkin ada 10 juta dan pasti butuh rumah di sini,” tutur dia.
Ali mengaku sempat melakukan riset bersama Komite Industri Nasional beberapa tahun lalu. Hasilnya pun telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Namun, tetap saja kajiannya tersebut tidak berlanjut. Sebab, tidak ada pembentukan kementerian/badan terkait yang berfokus pada isu perumahan ini.
“(Kajian) Dibaca (Jokowi) dan badannya tidak ada. Intinya tidak ada koordinasi antara lintas kementerian itu susah, terlalu banyak kepala. Seharusnya ada yang level di atas kementerian, minimal kemenko perumahan rakyat atau seharusnya lembaga independen sendiri,” tutur dia.
Ali pun membandingkan dengan pembangunan properti di Singapura. Dalam catatannya, 80-90 persen masyarakat di sana sudah punya rumah. Sebab, di Negeri Singa ada Badan Housing Development Board.
“Itu ada dan tanahnya itu sebagian besar milik pemerintah, gampang mengaturnya. Mengenai regulasi low investment kita kalah dari Singapura. Hanya di kita lucu, lima tahun FLPP setelah itu harga rumah MBR naik jadi Rp300 juta karena tidak ada yang mengatur setelah 5 tahun, tidak ada yang mengawal,” kata CEO IPW Ali Tranghanda.
Sebagai informasi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat mengajukan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp128,15 triliun. Ia mengusulkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun.
Baca artikel lainnya:
