Bambang Susantono: IKN Dapat Jatah APBN Sebesar Rp40 Triliun pada 2024
OIKN menargetkan pembangunan IKN pada 2024 sudah menampakkan satu ekosistem sebagai kota yang cerdas (smart city) untuk penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan itu.
Konstruksi Media, Kalimantan Timur – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan, IKN bakal mendapat jatah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp40 triliun untuk membangun infrastruktur pada tahun 2024.
“APBN 2024 mengalokasikan sekitar Rp 40 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN,” kata Bambang Susantono di Penajam mengutip dari Antara, Selasa, (9/1/2024).
Ia mengatakan, alokasi dana dari APBN penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar IKN yang menyangkut pemerintahan dan semua infrastruktur yang bersifat barang publik (public goods).
Baca juga: Catat! Segini Realisasi Komitmen Investasi di Ibu Kota Nusantara Sepanjang 2023
Menurut dia, pembangunan tidak komersial harus dilakukan pemerintah pusat seperti infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sektor persampahan dan yang lain-lain.
“Alokasi dana dari APBN itu juga termasuk untuk pembangunan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Kota Nusantara,” ucap Bambang.
Namun, kata dia, proyek yang digarap dari anggaran tersebut secara rinci bakal ditentukan oleh Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pastinya anggaran Rp 40 triliun dari APBN digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Kota Nusantara,” ucap Bambang.
Ia mengatakan, OIKN menargetkan pembangunan IKN pada 2024 sudah menampakkan satu ekosistem sebagai kota yang cerdas (smart city) untuk penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan itu.
Baca juga: Bambang Susantono Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Diponegoro
“Membangun satu ekosistem kota yang cerdas perlu juga melibatkan investor domestik, asing maupun investor gabungan antara domestik dan internasional,” ujar dia.
Pembangunan IKN, kata Bambang, di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi salah satu proyek yang dibiayai APBN.
“Selain itu, pendanaan melibatkan kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Bambang Susantono.
