Didaulat Jadi Wisata Prioritas, PUPR Tata Ulang Kawasan Borobudur
Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR
Konstruksi Media – Sinergi antar instansi terlihat dalam penataan ulang kawasan Borobudur sebagai destinasi wisata prioritas di Tanah Air.
Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menata ulang kawasan dan membangun infrastruktur pemukiman untuk melestarikan kawasan Borobudur sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan ada tiga hal untuk mendukung kawasan sekitar Candi Borobudur. Pertama, akses jalan tol maupun non tol, sehingga akan mempermudah wisatawan menuju kawasan pariwisata Borobudur.
“Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan,” ujar Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Jum’at (21/5/2021).
- Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
Selain itu, ungkapnya, Kementerian PUPR telah memberikan bantuan dengan membangun sebanyak 785 pondok wisata (homestay).
Bantuan diberikan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus mendorong pengembangan usaha.
“Lalu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun jaringan perpipaan untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Borobudur dengan kapasitas 30 liter/detik dan 300 Sambungan Rumah (SR),” kata Basuki Hadimuljono.
Pihaknya juga membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di 12 Desa yang dilaksanakan melalui program padat karya serta penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan seluas 12,5 Hektar untuk pengelolaan persampahan skala regional.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, selain penataan kawasan DPSP Borobudur, pihaknya juga menata wilayah Joglosemar lainnya.
Penataan itu, ungkapnya, memerlukan penanganan berkelanjutan dengan memperhatikan rencana induk secara terpadu.
“Untuk itu diperlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur menjadi pariwisata berkualitas,” kata Luhut.
Menurutnya, penataan kawasan sekitar Candi Borobudur harus mencermikan nuansa kebudayaan Jawa. “Ini harus disesuaikan dengan arsitektur Jawa,” ungkapnya.
Diketahui, dalam rangka upaya pelestarian Kawasan Budaya Borobudur, Pemerintah memberikan penanda fisik pada titik strategis jalur masuk kawasan Borobudur.
Hal ini digarap Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditjen Cipta Karya dengan membangun 4 gerbang.
Keempatnya, yakni Gerbang Blondo sebagai pintu masuk dari arah Semarang, Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta, Gerbang Kembanglimus dari arah Purworejo, dan Gerbang Klangon dari arah Kulon Progo.
Selain itu, juga dilakukan pemindahan area parkir dan pedagang dari Zona 2 di Kompleks Candi Borobudur seluas 8,4 Hektar ke Zona 3 di Lapangan Kujon seluas 10,74 Hektar.
Pekerjaan pemindahan pedagang tercantum dalam Risalah Ratas Presiden No: R-0070/Seskab/DKK/9/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur.
Kawasan Pasar Seni Borobudur di Kujon akan dilengkapi dengan pelataran, kios cindera mata/kuliner, miltipurpose hall, galeri edukasi, taman batu, lansekap/hutan tanaman langka, ruang kreatif, feeder shuttle, area parkir, dan pendopo.
Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat mengubah wajah kawasan Borobudur dan meningkatkan layanan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.
Dukungan infrastruktur direncanakan secara terpadu mulai dari konektivitas, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk, melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. ***
