Normalisasi Sungai di Makassar, Kementerian PUPR Siapkan Rp31,37 miliar
Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang melakukan monitoring dan peninjauan lapangan terkait penanganan banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid mengaku, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,37 miliar untuk operasi dan pemeliharaan seluruh sarana pengelolaan Sumber Daya Air termasuk revitalisasi pengendalian banjir Kota Makassar.
“Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi aliran sungai di Kota Makassar jelang musim hujan sebagai bentuk upaya mengurangi risiko bencana banjir,” ujar Adenan Rasyid dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).
- Tingkatkan Konektivitas, Paramount Land Groundbreaking Direct Toll Access KM 25 Tangerang
- Gelar Muswil, Pengurus DPW PAKKI Provinsi Jabar Dikukuhkan
- DPW PAKKI Provinsi Jawa Timur Gelar Muswil
Pada titik pertama peninjauan, yakni di aliran Sungai Balangturungan, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, pekerjaan normalisasi di Sungai Balangturungan sudah rampung 100 persen.
Normalisasi itu meliputi pekerjaan pengerukan sedimen, perapihan tanggul sungai serta pembersihan sampah di area sungai.
“Namun, kembali terjadi penyempitan sungai akibat penumpukan limbah sampah baru di area Sungai Balangturungan. Untuk itu kita koordinasikan ke Pemerintah Kota Makassar untuk bersama-sama memberitahukan ke masyarakat jangan membuang sampah di sungai,” kata Adenan.
Di lokasi berikutnya, tim BBWS Pompengan Jeneberang juga melakukan peninjauan di Sungai Biring Je’ne, Paccerakang, Perumahan BTN Kodam III, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, yang merupakan salah satu wilayah langganan banjir tahunan.
Dikatakan Adenan, pengerjaan normalisasi Sungai Biring Je’ne Kodam III juga sudah selesai, namun aliran air masih terhambat dikarenakan penyempitan jembatan di area perumahan tersebut.
“Kapasitas aliran sungai sudah sesuai tetapi ada jembatan menuju area perumahan yang memperkecil kapasitas aliran air,” ucap Adenan.
Terakhir, peninjauan dilakukan di lokasi
normalisasi serta pemeliharaan rutin di Sungai Sabbeng, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. “Normalisasi di Sungai Sabbeng ini alhamdulillah progresnya juga sudah mencapai 100% untuk menghindari terjadinya luapan sungai yang mengakibatkan banjir di blok 10 Perumnas Antang,” jelasnya.
Namun, masalah lain yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Blok 10 Perumnas Antang dikatakan Adenan yaitu adanya penyempitan badan sungai akibat konstruksi jembatan yang hanya memiliki tiga gorong-gorong dengan diameter 80 cm
hingga dipastikan akan menjadi hambatan aliran pada saat debit air besar.
“Untuk itu kita koordinasikan ke pemerintah setempat agar ini bisa diatasi bersama-sama,” tegasnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus berupaya melakukan penanganan banjir yang terjadi di seluruh wilayah sungai di Indonesia.
Berbagai upaya struktural melalui pembangunan fisik infrastruktur seperti bendungan dan embung harus dilengkapi dengan kegiatan non struktural untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi resiko bencana banjir.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan,” kata Basuki Hadimuljono.
Menurutnya, kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat. ***
