Pj Gubernur DKI Jakarta Tunjuk Haris Muhammadun Jadi Ketua DTKJ
Anggota DTKJ yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat diharapkan bisa bersinergi dan bekerja selama tiga tahun ke depan.
Konstruksi Media – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjuk Haris Muhammadun menjadi Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
Selain itu, dikukuhkan 19 anggota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pengukuhan ini bisa menjadi babak baru bagi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.
Baca juga:Â Makassar Metro Network Berlakukan Penyesuaian Tarif Jalan Tol Ujung Pandang
“Jadi rekan-rekan anggota DTKJ ini sudah bekerja sejak April dan periode kerja mereka akan selesai pada Maret 2026. Kita harapkan setelah pengukuhan ini DTJK dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kerja transportasi Jakarta secara keseluruhan,” ujar Syafrin Liputo, melalui Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.
Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, anggota DTKJ yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat diharapkan bisa bersinergi dan bekerja selama tiga tahun ke depan.
“Kami ada 19 orang. Ada unsur akademisi, pakar transportasi, pengusaha transportasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) transportasi, pengguna transportasi, awak angkutan, hingga ex officio dari Polda Metro Jaya, serta Dishub DKI Jakarta,” ucapnya.
Dari berbagai background itu, kata dia, ingin bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadikan transportasi Jakarta menjadi lebih baik seperti slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia.
Ia mengatakan, DTKJ fokus terhadap berbagai langkah strategis dalam mengurangi dampak kemacetan Jakarta. Di antaranya fokus memperluas cakupan rute transportasi publik, rekomendasi kebijakan tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta, hingga rekomendasi kebijakan WFH dan WFO untuk warga yang bekerja di Jakarta.
Baca juga:Â Sarana Multigriya Finansial Perkuat Ekosistem Pembiayaan Perumahan Indonesia
“Pertama, waktu pengaturan ulang jam kerja yang pada akhirnya kami memang evaluasi, dan ternyata bersifat imbauan saja. Yang paling bagus adalah bagaimana kita memperluas jangkauan angkutan umum,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, DTKJ sedang fokus untuk mendampingi rencana pembangunan LRT Jakarta rute 1B Velodrome-Manggarai.
“Kita lakukan pendampingan supaya match antara rencana dan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Sebetulnya, ada salah satu keinginan masyarakat seperti perpanjangan (Jalur LRT Velodrome) sampai ke Dukuh Atas. Komisi Litbang kita sedang melakukan kajian bersama stakeholder yang lain,” jelas Haris.
Baca artikel selanjutnya:
