Konstruksi Media – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara digadang-gadang bakal menjadi pusat gravitasi baru perekonomian Indonesia setelah Pulau Jawa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan perekonomian nasional bisa mencapai 23%.
“Potensi ekonomi bisa sampai 23% PDB nasional, pada 2045 mendatang,” ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, beberapa waktu lalu.
Menurut Suharso, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap selama 20 atau 25 tahun. Ia mengatakan, dibutuhkan biaya sekitar Rp 466triliun dengan porsi terbesar di pihak swasta.
“Kota itu kan berkembang, jadi butuh waktu,” ucap dia.
Mengutip dari dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Canggih, Mahasiswa ITS Temukan Aplikasi Gagal Ginjal
Pembangunan KIPP IKN terdiri dari kantor pusat pemerintahan, serta kawasan permukiman yang diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri dan masyarakat umum.
Pemerintah menargetkan sebanyak 320.000 populasi yang akan tinggal di KIPP IKN hingga 2045. Setidaknya sebanyak 82.253 unit hingga 100.000 unit rumah akan dibangun, dengan asumsi per unit diisi 3 sampai 4 orang.
Nantinya, kawasan pemukiman di KIPP IKN akan diisi oleh masyarakat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan masyarakat umum. Dengan komposisi yakni 70% ASN, TNI/Polri, dan 30% lainnya masyarakat umum.
Adapun jumlah hunian yang dialokasikan sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI/Polri dan sebanyak 9.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.
Suharso mengatakan, beberapa investor yang sudah menyatakan minat di antaranya Timur Tengah, Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang hingga Singapura.
“Pasti mereka masuk di tempat yang menjanjikan tingkat produktivitas yang tinggi. Kita membuat klaster di sana. bukan hanya residensial, tapi ada komersil dan industri dan ada beberapa industri yang kita buka, kita ibarat membuka kawasan ekonomi dan insentif yang luas,” ucap Suharso.
Menurut dia, dengan adanya pusat gravitas baru, pemerataan ekonomi akan tercipta. Kini mayoritas ekonomi dikuasai Jawa. Selanjutnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan beberapa pulau lainnya.
“Jadi ketika itu digeser, ekonomi di daerah lain itu tumbuh. Tidak hanya IKN namun kota-kota yang ada disekitarnya. Khususnya Samarinda dan Balikpapan,” ucap Suharso.
Ia mengatakan, Jawa tidak akan ditinggalkan. Namun, kata Suharso, pembenahannya akan menjadi lebih mudah.
“Terutama menyelesaikan persoalan kepadatan penduduk hingga perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan,” ujar dia.
Baca artikel selanjutnya:
